Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh instansi dan aparat birokrasi menjaga integritas untuk menjaga dan mempercepat reformasi birokrasi. Pasalnya, faktor integritas merupakan formula utama untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat.
“Integritas lembaga maupun aparat harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara, karena mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” katanya pada acara Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM) 2020 melalui konferensi video, Senin.
Ma'ruf menyebutkan kriteria-kriteria integritas ASN seperti yang diatur di dalam UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pertama, kejujuran. "Pegang kuat sebagai suatu nilai dasar dan filosofi yang harus dimiliki, diyakini, dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.
Baca juga: Disrupi jadi Tantangan Mewariskan Nilai pada Remaja
Wapres juga mengingatkan kepada ASN akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dia meminta agar ASN menunjukkan komitmen untuk patuh, didukung sikap moral, dan tanggung jawab. "Ketiga, kemampuan bekerja sama. Tingkatkan kerja kolaboratif dan profesionalisme untuk menghasilkan kinerja terbaik," jelasnya
Sementara yang keempat yaitu pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dia meminta agar ASN memberikan layanan yang terbaik dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
"Setiap ASN harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan atau pelanggaran," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres pun mengatakan bahwa di era revolusi industri 4.0 ini, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya melalui inovasi.
“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, agar melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” paparnya.
Ma’ruf juga berharap agar lembaga dan aparat birokrasi membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Ini tentunya dilaksanakan dengan menaati hukum, moral, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat,” pungkasnya. (OL-4)
Kabupaten Bandung memperoleh nilai 83,67 dengan predikat A- untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
RENCANA penghapusan eselon III dan IV telah mewacana sejak diungkap pada pelantikan para pembantu Presiden pada Rabu (24/10) lalu.
Pengungkapan dua kasus ini merupakan bentuk nyata institusi kepolisian dalam mendorong dan mengawal perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia.
Kedua jabatan itu diketahui masing-maisng merupakan Eselon III dan IV di tingkat daerah.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Anies segera membayarkan tunjangan PNS pada Desember 2020 sesuai janjinya tanpa dikenai pemotongan.
Deklarasi itu menindaklanjuti janji kinerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved