Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh instansi dan aparat birokrasi menjaga integritas untuk menjaga dan mempercepat reformasi birokrasi. Pasalnya, faktor integritas merupakan formula utama untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat.
“Integritas lembaga maupun aparat harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara, karena mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” katanya pada acara Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM) 2020 melalui konferensi video, Senin.
Ma'ruf menyebutkan kriteria-kriteria integritas ASN seperti yang diatur di dalam UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pertama, kejujuran. "Pegang kuat sebagai suatu nilai dasar dan filosofi yang harus dimiliki, diyakini, dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.
Baca juga: Disrupi jadi Tantangan Mewariskan Nilai pada Remaja
Wapres juga mengingatkan kepada ASN akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dia meminta agar ASN menunjukkan komitmen untuk patuh, didukung sikap moral, dan tanggung jawab. "Ketiga, kemampuan bekerja sama. Tingkatkan kerja kolaboratif dan profesionalisme untuk menghasilkan kinerja terbaik," jelasnya
Sementara yang keempat yaitu pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dia meminta agar ASN memberikan layanan yang terbaik dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
"Setiap ASN harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan atau pelanggaran," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres pun mengatakan bahwa di era revolusi industri 4.0 ini, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya melalui inovasi.
“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, agar melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” paparnya.
Ma’ruf juga berharap agar lembaga dan aparat birokrasi membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Ini tentunya dilaksanakan dengan menaati hukum, moral, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat,” pungkasnya. (OL-4)
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved