Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan agar reformasi birokrasi segera dipercepat. Aparat pemerintahan harus lebih adaptif dan efisien dalam bekerja.
Menurut Kepala Negara, kelembagaan birokrasi yang gemuk perlu dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan. Pun, regulasi yang rumit harus disederhanakan. Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam peringatan HUT ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang digelar secara virtual, Minggu (29/11).
"Pertama, kita harus terus mempercepat reformasi birokrasi bersamaan dengan reformasi struktural. Pandemi covid-19 telah memberikan momentum untuk mengubah dari channel normal ke channel ekstra normal,” tutur Jokowi, sapaan akrabnya.
Baca juga: Menteri PAN-RB: Banyak ASN Langgar Netralitas Jelang Pilkada
“Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut yang cerdas dan sigap," imbuh dia.
Presiden menegaskan regulasi yang tumpang tindih dan menjadi penghalang kecepatan kerja, harus segera diatasi. "Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Jenjang eselonisasi yang panjang harus dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan," pungkas Jokowi.
Untuk mencapai birokrasi yang efisien dan efektif, Jokowi berpesan agar kompetensi Aparatur Sipil Negara(ASN) harus diperkuat. Penyesuaian pola pikir harus berorientasi pada hasil, serta adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dia juga meminta ASN untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang terampil dan ahli, meski masih tergolong junior. Menurut Presiden, dibutuhkan aparatur yang kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan terbaik.
Baca juga: Presiden: Reformasi Kesehatan dan Pangan Harus Dipercepat
Selain tugas pelayanan yang cepat dan efektif, ASN harus menjalankan tugas kebangsaan. Keberadaan ASN diharapkan mampu menjadi perekat kebangsaan.
"Keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan dan pelosok desa adalah simpul pemersatu bangsa, yang selalu mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila,” papar Jokowi.
ASN juga harus berperan sebagai motor pembangunan di seluruh wilayah. Serta, menyampaikan prioritas pembangunan nasional kepada publik dan memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat.(OL-11)
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved