WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya hal itu sangat diperlukan tidak hanya sekedar mengubah layanan secara daring dengan menggunakan aplikasi digital, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku ASN.
"Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan," tegas Wapres saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang digelar secara virtual, Kamis (17/12).
Dalam Rakornas Kepegawaian yang bertajuk "Penerapan Digitalisasi Manajemen ASN di Era Adaptasi Kerja Baru” itu, Wapres mengatakan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah yang sedang dilakukan, antara lain didorong melalui percepatan pemanfaatan teknologi informasi. Ia menilai bahwa transformasi digital merupakan solusi mengoptimalkan pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga memaparkan bahwa komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan, antara lain mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,5 triliun.
Baca juga: Setelah 2 Pekan Isolasi, Anies Masih Positif Covid-19
"Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia," pungkasnya. Ia juga meminta adanya refokusing program dan kegiatan supaya tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintahan, mendukung pencapaian visi dan misi nasional.
"Kegiatan dan program yang selama ini rutin dilakukan, harus ditinjau kembali urgensi, relevansi, dan dampaknya," ucap Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan terdapat dua poin utama dalam membangun transformasi birokrasi digital. Pertama membentuk smart governance
yakni memastikan organisasi yang fleksibel, dan simplifikasi birokrasi yang lebih sederhana. Kedua, manajemen ASN pada era normal baru dengan memastikan mereka mempunyai kemampuan dan adaptasi penggunaan informasi teknologi dengan baik sehingga dapat bekerja dari mana pun tanpa harus di kantor dan berintegritas. (OL-4)
