Bukan Sekadar Tombol Blokir, Suara Orangtua Kunci Lindungi Anak di Dunia Digital

DI tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan digital bagi anak-anak, suara dari akar rumput mengingatkan bahwa regulasi teknis saja tidak cukup. Wiwik Ningsih, 44, seorang ibu di Jakarta, menekankan bahwa keterlibatan aktif orangtua jauh lebih ampuh dibandingkan sekadar mengandalkan aturan administratif.

Saat ini, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tengah menggodok Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Meski mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial platform digital, Wiwik mengaku tetap merasa khawatir.

“Jangan sampai dengan adanya aturan ini, kita sebagai orangtua malah berpikir tugas kita sudah selesai. Seolah-olah kalau sudah ada hukumnya, anak kita otomatis aman. Itu pola pikir yang berbahaya,” tegas Wiwik saat ditemui di Jakarta, pekan ini.

Baca juga : Tips Membangun Kebiasaan Digital yang Sehat untuk Remaja Selama Liburan

Belajar dari Kegagalan 'Pagar Tinggi'

Wiwik menyoroti fenomena di Australia, ketika pelarangan total media sosial bagi anak di bawah 16 tahun justru memicu aksi "kucing-kucingan" digital. Anak-anak di sana ditemukan tetap bisa mengakses platform menggunakan akun palsu atau mengakali sistem verifikasi.

Baginya, efektivitas di lapangan tidak bisa diukur hanya dari seberapa bersih layar ponsel anak, melainkan dari pembangunan karakter mereka. 

“Kita tidak bisa cuma pasang pagar tinggi-tinggi karena anak-anak kita itu kreatif, mereka akan selalu menemukan cara untuk melompatinya kalau mereka tidak paham kenapa pagar itu ada,” tambahnya.

Baca juga : Orangtua Diminta Tingkatkan Literasi Digital

Dialog sebagai Solusi Utama

Alih-alih menerapkan larangan keras yang kaku, Wiwik dan suaminya memilih pendekatan diskusi yang cair di rumah. Media sosial dipandang bukan sebagai ancaman yang harus dibicarakan secara sembunyi-sembunyi, melainkan sebagai ruang belajar.

Dalam kesehariannya, Wiwik mengajak anaknya berdiskusi mengenai berbagai risiko nyata, mulai dari hoaks, etika berkomentar, hingga bahaya cyber bullying dan konten dewasa. 

Tujuan utamanya bukan sekadar memutus akses, melainkan membangun kepercayaan agar anak merasa aman untuk melapor jika menemukan hal yang mengganggu di jagat maya.

Kolaborasi Ekosistem

Wiwik berharap implementasi PP TUNAS ke depan benar-benar mendorong kolaborasi yang memberdayakan keluarga, bukan sekadar batasan teoritis. 

Ia melihat peran negara adalah sebagai "wasit" bagi ekosistem digital dan sekolah sebagai pengajar etika.

Namun, ia menegaskan bahwa pendamping pertama dan utama tetaplah keluarga. Tanpa keterlibatan aktif orangtua, regulasi hanya akan menjadi selembar dokumen yang dingin, sementara anak-anak akan tetap berkelana di ruang digital tanpa kompas yang kuat. (Z-1)