Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Untuk menangani sengkarut sistem penganggaran ini, pemerintah pusat disarankan memperbaiki aturannya. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci untuk menekan sengkarut penganggaran.
Dari catatan KPK, besaran uang pelicin untuk memperjuangkan dana transfer daerah mencapai 1% dari total anggaran.
Pencairan dana daerah yang lamban akan memunculkan lagi calo anggaran dan tidak menutup kemungkinan melibatkan birokrat.
Di bawah pimpinan, ada sejumlah posisi baru yakni Staf Khusus, Inspektorat, dan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi.
Kelembagaan birokrasi juga perlu disederhanakan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Di masa pandemi, ASN harus lebih adaptif dan efisien dalam bekerja.
Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai hari ini, Tjahjo menyebut sudah ada 37 lembaga yang dibubarkan
Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN).
Wapres juga mengingatkan kepada ASN akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga sedang meningkatkan uang pensiun. Rencana ini akan dieksekusi melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan PT Taspen (Persero).
DIREKTUR Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengungkap adanya anomali birokrasi di institusi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Komisi II DPR juga meminta agar pemerintah memberikan hak atas jaminan pensiun kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"IPK kita itu justru turun ketika kita gencar-gencarnya mengkampanyekan reformasi birokrasi, untuk mempersempit ruang gerak koruptor," kata peneliti senior PARA Syndicate Jusuf Suroso
Di dalam mengusulkan jabatan fungsional baru, sambung Tjahjo pihaknya menyampaikan beberapa catatan kepada KPK.
Ketentuan itu berlaku di ranah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, percepatan reformasi birokrasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan transparansi.
Ma’ruf mengakui, model kerja dari rumah ini memiliki tantangan tersendiri baik bagi pekerja maupun pemberi kerja.
Tidak ada solusi bagi seorang kepala daerah atau ASN di instansi pemerintah yang melakukan korupsi karena keserakahan.
Mereka tidak mempermasalahkan apabila atasan mereka merupakan orang dengan agama berbeda.
Pada 2021, rencana strategis Kemendagri menargetkan indeks reformasi birokrasi pada level 87, atau lebih tinggi dari 2020 lalu sebesar 85.
"Pemerintah dalam hal ini Menpan-RB menginventarisasi beberapa badan dan lembaga yang diatur di bawah undang-undang untuk dilakukan evaluasi," kata Tjahjo
Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terus terlihat progresnya. Ia ingin reformasi birokrasi tidak berhenti didesain tetapi harus diikuti langkah nyata.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved