Jumat 17 Juli 2020, 06:55 WIB

Bubarkan 18 Lembaga tidak Efektif akan Pacu Akselerasi Kinerja

Cah/Pra/Pro/Uta/P-1 | Politik dan Hukum
Bubarkan 18 Lembaga tidak Efektif akan Pacu Akselerasi Kinerja

Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Menpan RB Tjahjo Kumolo.

 

PENGAJAR hukum tata negara Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, menilai rencana pembubaran 18 instansi pemerintah sangat tepat. Hal itu dapat memacu kinerja pemerintah serta menekan tumpang-tindih birokrasi.

Selain itu, kata dia, gagasan itu juga bermaksud menghindari tumpang-tindih pengelolaan suatu urusan pemerintahan oleh lebih dari satu institusi atau kelembagaan. Kenyataan ini bisa mengarah pada ego institusi yang gilirannya berdampak pada stagnasi pelayanan publik kepada masyarakat.

“Gagasan tersebut patut didukung sejauh lembaga atau komisi atau dewan atau satgas yang berada dalam jangkauan kewenangan presiden, termasuk yang berada di lingkungan kementerian atau lembaga yang dibentuk secara subjektif oleh menteri atau pimpinan lembaga nonkementerian,” ujarnya.

Menurut Umbu, untuk lembaga atau komisi atau badan atau dewan yang dibentuk berdasarkan UU, menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan presiden untuk melakukan pemetaan kembali terkait dengan urgensi dan signifikansi lembaga atau komisi atau dewan atau badan dimaksud. “Pemerintah dan DPR perlu mengarahkan pada paradigma miskin struktur, tetapi kaya fungsi yang berdampak pada efisiensi organisasi sehingga berdampak pada efi siensi anggaran dan akselerasi pelayanan publik.”

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa juga setuju pembubaran belasan lembaga yang dianggap tidak efektif itu. “Daripada membebani (keuangan) negara, lebih baik lembaga tersebut dibubarkan,” kata Saan.

DPR tengah meminta data laporan terkait dengan lembaga yang diusulkan dibubarkan tersebut. Ia menyebut dari keterangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekitar 60 lembaga negara yang bisa dirampingkan. Namun, Menpan dan Rebiro Tjahjo Kumolo memastikan hanya 18.

“Kita kaji dari sekian banyak lembaga yang akan dibubarkan mana yang memang bisa paling dulu kita eksekusi,” imbuh Saan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian memastikan lembaga yang dibubarkan ialah yang memiliki payung hukum peraturan presiden. “Lembaga apa saja, kita belum bisa menyampaikan karena masih dalam kajian. Tentu kita harus bersabar karena ini semuanya ditujukan untuk perampingan birokrasi,” ujar Donny.

Terkait dengan mekanisme pembubaran, Presiden Joko Widodo akan meneken dan menerbitkan perpres baru guna menyudahi keberadaan 18 lembaga negara tersebut. (Cah/Pra/Pro/Uta/P-1)

Baca Juga

Antara

Megawati Instruksikan Kader Perbanyak Dapur Umum

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Juli 2021, 23:54 WIB
Dia juga menyampaikan bahwa Megawati menyusun secara detail terkait pelaksanaan dapur umum dan...
MI/Susanto

KPK Harap Hakim Tolak Praperadilan Angin Prayitno  

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 22:13 WIB
KPK menyatakan proses hukum terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak sesuai ketentuan hukum dan berharap hakim...
MI/ Susanto

KPK Perpanjang Penahanan Sri Wahyumi Manalip

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 21:13 WIB
Sri Wahyumi sebelumnya menjalani hukuman penjara dua tahun terkait kasus suap proyek revitalisasi pasar Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Membangun Konektivitas Segitiga Emas Jawa Bagian Tengah

 Untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian di Jawa bagian tengah, Tol Joglosemar menjadi salah satu solusi

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya