Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp22 triliun untuk pengembangan teknologi digital dalam layanan pemerintahan, mulai dari reformasi birokrasi, penyampaian program sosial, hingga pendidikan.
"Pemerintah akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih supaya itu (teknologi, red.) nanti sampai pelosok, dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, hari ini.
Pengembangan teknologi digital, lanjut Ma'ruf, menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama pendidikan.
"Pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti perkembangan zaman," katanya.
Selain itu, dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, maka dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.
"Jadi, memang pendidikan (digital) harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan, salah satu upaya dalam reformasi birokrasi adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," katanya.
Wapres mengatakan sistem pendidikan berbasis digital juga dapat meminimalkan kesenjangan dan menciptakan pemerataan hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
Sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah serta dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat.
"Dengan digital mungkin juga bisa menghilangkan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga," ujarnya.(OL-4)
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PT Trimegah Karya Pratama atau UltraCorp terus mengembangkan bisnis dengan menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan termasuk perbankan.
Perusahaan teknologi global, Cadothy, meluncurkan perangkat khusus yang bisa membantu melakukan aktivitas live, bukan tablet ataupun ponsel.
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
Dengan proyeksi kebutuhan 12 juta talenta pada tahun 2030, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 2,7 juta.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) mengambil peran penting dalam mendorong transformasi sistem pengawasan keamanan pangan berbasis digital dalam Vienna Food Safety Forum 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved