Program UMKM Naik Kelas Jepara Diperkuat

PEMERINTAH Kabupaten Jepara memperkuat program UMKM Naik Kelas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Program ini menyasar peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil melalui pendampingan usaha, penyediaan sarana yang lebih layak, serta percepatan pemanfaatan teknologi digital.

Salah satu dukungan yang diberikan Pemkab Jepara adalah bantuan tenda usaha yang didistribusikan bertahap ke pelaku UMKM di sejumlah kecamatan. Bantuan ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas lapak pedagang sekaligus mendorong munculnya wirausaha baru.

Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar mengatakan penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas pihak, termasuk sektor swasta.

Baca juga : Pemprov Jatim Dorong Percepatan Digitalisasi Pengadaan Barang lewat Hal Ini

“Kami mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Mbizmarket, dalam membantu menyediakan fasilitas usaha bagi para pelaku UMKM. Tenda-tenda ini sangat bermanfaat bagi pedagang yang membutuhkan peremajaan sarana maupun warga yang baru memulai usaha,” kata Ibnu Hajar, dilansir dari Antara, Jumat (12/12).

Perusahaan lokapasar pengadaan pemerintah, Mbizmarket, turut menyerahkan sejumlah tenda biru kepada pelaku UMKM di Jepara. CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn MR Hermawan menyebut bantuan tersebut sebagai bagian dari komitmen penguatan UMKM dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Ia juga mendorong pelaku UMKM Jepara mendaftar sebagai penyedia di Mbizmarket yang merupakan lokapasar mitra LKPP RI.

“Kami siap memberikan pelatihan pengadaan digital bagi UMKM Jepara agar mereka dapat naik kelas melalui ekosistem belanja pemerintah,” ujar Ryn.

Baca juga : Digitalisasi Pengadaan Diperkuat lewat Forum Nasional

Program UMKM Naik Kelas di Jepara dibidani Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans). Kepala Diskopukmnakertrans Jepara Zamroni Lestiaza menyebut kolaborasi menjadi kunci agar bantuan tepat guna. Ia mengatakan hingga kini ratusan unit tenda telah terkumpul dan sebagian sudah disalurkan ke kecamatan serta sentra usaha, antara lain Mayonglor dan Batealit.

“Kami berprinsip, bantuan tidak boleh menumpuk di gudang, tetapi harus segera dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk membantu perputaran ekonomi mereka,” kata Zamroni.

Sementara itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Jepara Endro Wahyu Purwanto menyatakan ekosistem pengadaan di Jepara dibangun melalui kolaborasi dengan mitra lokapasar dan organisasi perangkat daerah terkait. Endro juga memaparkan data per November 2025 yang mencatat sekitar 500 penyedia berpartisipasi, menghasilkan sekitar 13.000 transaksi dengan nilai akumulasi Rp39,5 miliar melalui sistem lokapasar.

Pemkab Jepara menilai penguatan UMKM melalui dukungan sarana, peningkatan kapasitas, dan integrasi ke ekosistem lokapasar pemerintah dapat menjadi contoh praktik yang bisa diterapkan di daerah lain. (Ant/Z-10)