Pemprov Jatim Dorong Percepatan Digitalisasi Pengadaan Barang lewat Hal Ini

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah menggelar ajang E-Purchasing Awards 2025 di Surabaya. Kegiatan yang dilaksanakan pada 19 November 2025 ini bertujuan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, perangkat daerah, serta pelaku e-purchasing yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Hayam Wuruk Gedung Setda Provinsi Jawa Timur, dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), pelaku UMKM, dan stakeholder pengadaan lainnya.

Penguatan Reformasi Digital di Sektor Pengadaan

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa.

Baca juga : Digitalisasi Pengadaan Diperkuat lewat Forum Nasional

"E-Purchasing Awards merupakan bentuk apresiasi Pemprov Jatim kepada kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang telah memaksimalkan penggunaan platform e-purchasing, khususnya Katalog versi 6, yang kini terintegrasi dengan berbagai lokapasar mitra LKPP RI," ujarnya.

Adhy juga menekankan bahwa melalui program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online), semakin banyak UMKM lokal di Jawa Timur yang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Program Jatim Bejo adalah inisiatif Pemprov Jawa Timur untuk memaksimalkan penggunaan marketplace dalam pengadaan barang/jasa. Pada acara E-Purchasing Awards kali ini, sebanyak 32 penerima penghargaan diumumkan dari 11 kategori, termasuk kategori pengadaan melalui Jatim Bejo dan kategori Katalog Elektronik. Pemenang kategori Pemerintah Kota/Kabupaten dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan Jatim Bejo adalah Pemerintah Kota Surabaya, disusul oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga : Atur Toko Dorong 80 UMKM di Kota Batu Tingkatkan Penjualan Online

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada perangkat daerah dengan total pesanan dan transaksi terbanyak, yang dimenangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Dukungan LKPP RI untuk Percepatan Pengadaan Digital

LKPP RI memberikan dukungan penuh terhadap E-Purchasing Awards Jawa Timur 2025. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa, mengungkapkan, "LKPP mendukung penuh konsolidasi marketplace terintegrasi seperti Jatim Bejo.

Kolaborasi ini memastikan bahwa marketplace mitra Katalog dapat memenuhi kebutuhan daerah, selaras dengan persyaratan pengadaan, serta menghadirkan inovasi digital yang dibutuhkan." Patria menambahkan, bahwa digitalisasi pengadaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, standarisasi, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendorong penggunaan e-Katalog dan memaksimalkan pemanfaatan Jatim Bejo oleh UMKM.

"Kami akan terus memperdalam sosialisasi e-Katalog versi 6 dan memperluas partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah," katanya.

Sebagai mitra resmi LKPP RI, Mbizmarket juga turut berkontribusi dalam proses digitalisasi pengadaan barang/jasa. CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn MR Hermawan, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung Pemprov Jawa Timur dalam menghadirkan berbagai inovasi dalam sistem pengadaan digital, termasuk pemanfaatan metode pembayaran Virtual Account (VA) berbasis standar BI SNAP yang pertama di Indonesia.

Program E-Purchasing Awards Jatim Bejo yang digagas oleh Pemprov Jawa Timur diharapkan menjadi contoh yang dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Melalui program ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa semakin transparan, efisien, dan melibatkan lebih banyak UMKM lokal dalam prosesnya.