Digitalisasi Pengadaan Diperkuat lewat Forum Nasional

PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa, terutama melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaku usaha. Hal ini disuarakan dalam forum nasional pengadaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia  Procurement  Forum & Expo (IPFE) ICEF-IPFE 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, menegaskan pentingnya forum ini sebagai langkah strategis memperluas peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem belanja negara. Ia menyatakan bahwa digitalisasi merupakan prasyarat utama agar pengadaan dapat berlangsung cepat, efisien, dan akuntabel.

“Platform yang kita kembangkan melalui katalog versi terbaru dan ekosistem e-marketplace menjadi solusi konkret untuk mempermudah transaksi. Fokus kita adalah pengadaan pemerintah,” ujar Hendrar.

Baca juga : Dukung Komersialisasi Hasil Riset, BRIN Kembangkan Katalog Elektronik

Ia juga menekankan bahwa pejabat pengadaan tidak perlu ragu dalam bertransaksi selama mengikuti regulasi yang berlaku. “Job description-nya sudah jelas. Transaksi melalui e-purchasing atau e-marketplace kini memiliki dasar hukum yang kuat,” tambahnya.

Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Andi Zabur Rahman, menyampaikan bahwa forum ini memperkuat sinergi antara profesi pengadaan dan pelaku usaha nasional. Dengan kolaborasi bersama Kadin Indonesia, forum ini diharapkan mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui optimalisasi produk lokal dan penguatan rantai pasok domestik.

Mbizmarket, sebagai marketplace mitra resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, turut ambil bagian sebagai exhibitor dalam ajang ICEF-IPFE 2025 yang digelar di Grand Ballroom JIExpo, pada booth 032. Partisipasi ini menjadi wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan transformasi pengadaan digital pemerintah, sekaligus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri secara lebih luas.

Baca juga : Apindo dan Kemenperin Minta Gubernur Kaji Ulang Larangan AMDK di Bali

CEO sekaligus Founder Mbizmarket, Ryn Hermawan, menyampaikan bahwa digitalisasi sistem pengadaan pemerintah melalui marketplace mitra LKPP memungkinkan proses transaksi menjadi lebih mudah dan transparan. Ia menjelaskan bahwa kini belanja APBN/APBD dapat dilakukan secara efisien, cepat, dan tepat hanya dengan beberapa klik melalui platform Mbizmarket, yang telah menggandeng ribuan penyedia dari kalangan UMKM.

"Keberadaan fitur penanda Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di dalam platform memudahkan pejabat pengadaan pemerintah dalam mengidentifikasi produk dalam negeri beserta persentase komponen lokalnya. Selain itu, lanjutnya, proses pelaporan dan penyetoran pajak pun menjadi lebih praktis karena Mbizmarket dapat bertindak sebagai Wajib Pungut (WAPU), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022," tambah dia.

Ajang ICEF-IPFE 2025 juga dinilai sebagai forum strategis yang mempertemukan pelaku usaha dan pengguna akhir dari instansi pemerintah. Momen ini memperkuat komitmen kolektif untuk mendorong optimalisasi belanja produk dalam negeri serta memperbesar peran UMKM dan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. (Z-10)