Lamongan Perkuat Digitalisasi Pengadaan dan Dukung Ekonomi Lokal

PEMERINTAH Kabupaten Lamongan menjalin kerja sama strategis dengan salah satu platform pengadaan digital guna memperkuat peran BUMD dalam pembangunan daerah serta mendorong penguatan ekonomi lokal melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pembangunan daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menjelaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD diarahkan untuk melakukan pengadaan secara digital melalui platform toko daring yang telah disiapkan.

Menurut Nalikan, digitalisasi pengadaan memungkinkan proses yang lebih efisien dan transparan, karena spesifikasi dan harga barang dapat langsung diakses dan dipilih sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran. Ia juga menegaskan bahwa sistem ini menghilangkan praktik transaksi informal dan mendukung pengendalian inflasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga : Swasembada Adalah: Kemandirian Pangan untuk Negara

Langkah digitalisasi ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pemkab Lamongan menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 dan merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi.

Direktur Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya, Agung Yulianto, menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperluas peran BUMD, termasuk menjangkau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kolaborasi dengan dinas terkait.

Pihak Mbizmarket menyatakan komitmennya dalam mendukung modernisasi pengadaan pemerintah daerah. CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn MR Hermawan, menyampaikan bahwa platform mereka menyediakan fitur seperti termin pembayaran 30 hari, integrasi perbankan daerah, serta kepatuhan pajak.

Kolaborasi ini ditargetkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong efisiensi belanja pemerintah. Pemkab Lamongan berharap model ini dapat diadopsi oleh daerah lain dalam rangka membangun ekosistem e-procurement yang inklusif dan berkelanjutan. (Z-10)