Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMPROV Bali berkomitmen memperbaiki image birokrasi di tengah masyarakat. Apalagi saat pandemi korona atau Covid-19, birokrasi dituntut bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan berbagai program kerja dalam upaya mewujudkan visi misi Bali yang bersih, akuntabel, transparan dan berbasis digital.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Komite Advokasi Daerah dengan Pemprov Bali dan Satgas Korwil IX KPK yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (1/7).
Dalam mengawal implementasi dan pelaksanaan program, pihaknya selalu berupaya memenuhi koridor ataupun peraturan perundang undangan yang digariskan. Untuk itu apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat Pemprov Bali berupaya mengikutinya. Tidak hanya itu Pemprov Bali terus memperbaiki birokrasi agar menjadi birokrasi yang bersih, yang transparan serta akuntabel meskipun tidak bisa dilakukan secara instan dan ada tahapannya.
"Pemprov Bali saat ini sedang dibangun menuju birokrasi digital. Seperti penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa dimana semua prooses sudah dilakukan secara digital. Pandemi korona menjadi momentumnya," ujar Dewa Indra
Dewa Indra memastikan semua proses pengadaan yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa berlangsung transparan dan semua dilakukan melalui aplikasi guna meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi. Tidak hanya itu, jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga memilki komitmen yang kuat untuk bekerja dengan baik dan benar untuk menghindari persoalan persoalan yang melanggar peraturan.
Demikian pula halnya dengan Inspektorat Provinsi Bali, Sekda Dewa Indra meminta, secara rutin melakukan pembinaan audit kepada OPD di Pemprov Bali sehingga hal kecil atau gejala kecil yang menyimpang sudah diketahui dari awal. Begitu ada indikasi, begitu ada gejala kesalahan segera diperbaiki ke rel yang benar.
Penerapan digitalisasi melalui e-perijinan juga diimplementasikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dimana semua proses perijianan diupayakan melalui sistem atau aplikasi. Meskipun saat ini belum semua proses perijinan bisa melalui system atau aplikasi, namun Pemprov Bali berkomitmen mengarah kesana dan akan dilakukan secara bertahap agar semua proses perijinan di Pemprov Bali bisa dilakukan secara online.
"Kami berkomitmen penuh mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan birokrasi yang akuntabel secara langsung juga akan memagari para pejabat sehingga setelah selesai bertugas tidak berurusan dengan aparat atau penegak hukum," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Wacana Birokrasi Digital
Kabupaten Bandung memperoleh nilai 83,67 dengan predikat A- untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
RENCANA penghapusan eselon III dan IV telah mewacana sejak diungkap pada pelantikan para pembantu Presiden pada Rabu (24/10) lalu.
Pengungkapan dua kasus ini merupakan bentuk nyata institusi kepolisian dalam mendorong dan mengawal perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia.
Kedua jabatan itu diketahui masing-maisng merupakan Eselon III dan IV di tingkat daerah.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Anies segera membayarkan tunjangan PNS pada Desember 2020 sesuai janjinya tanpa dikenai pemotongan.
Deklarasi itu menindaklanjuti janji kinerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas
Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia berkembang begitu pesat. Itu ditandai dengan adopsi teknologi pada sistem pembayaran yang semakin meningkat.
Indonesia memiliki sebuah capaian dalam sektor investasi digital, yakni menjadi yang terbesar di ASEAN dengan menduduki peringkat ke-2.
Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan nasional, menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama.
Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Salah satunya dalam hal transaksi keuangan.
Melalui platform digital, konsumen dapat mengakses informasi terkait produk, melakukan konsultasi online gratis, serta membeli dengan cepat dan mudah.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi dan membina anak agar aman saat mengakses ruang digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved