Wabah Covid Momentum Bali Terapkan Birokrasi Digital

PEMPROV Bali berkomitmen memperbaiki image birokrasi di tengah masyarakat. Apalagi saat pandemi korona atau Covid-19, birokrasi dituntut bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan berbagai program kerja dalam upaya mewujudkan visi misi Bali yang bersih, akuntabel, transparan dan berbasis digital.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Komite Advokasi Daerah dengan Pemprov Bali dan Satgas Korwil IX KPK yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (1/7).

Dalam mengawal implementasi dan pelaksanaan program, pihaknya selalu berupaya memenuhi koridor ataupun peraturan perundang undangan yang digariskan. Untuk itu apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat Pemprov Bali berupaya mengikutinya. Tidak hanya itu Pemprov Bali terus memperbaiki birokrasi agar menjadi birokrasi yang bersih, yang transparan serta akuntabel meskipun tidak bisa dilakukan secara instan dan ada tahapannya.

"Pemprov Bali saat ini sedang dibangun menuju birokrasi digital. Seperti penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa dimana semua prooses sudah dilakukan secara digital. Pandemi korona menjadi momentumnya," ujar Dewa Indra

Dewa Indra memastikan semua proses pengadaan yang masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa berlangsung transparan dan semua dilakukan melalui aplikasi guna meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi. Tidak hanya itu, jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga memilki komitmen yang kuat untuk bekerja dengan baik dan benar untuk menghindari persoalan persoalan yang melanggar peraturan.

Demikian pula halnya dengan Inspektorat Provinsi Bali, Sekda Dewa Indra meminta, secara rutin melakukan pembinaan audit kepada OPD di Pemprov Bali sehingga hal kecil atau gejala kecil yang menyimpang sudah diketahui dari awal. Begitu ada indikasi, begitu ada gejala kesalahan segera diperbaiki ke rel yang benar.

Penerapan digitalisasi melalui e-perijinan juga diimplementasikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dimana semua proses perijianan diupayakan melalui sistem atau aplikasi. Meskipun saat ini belum semua proses perijinan bisa melalui system atau aplikasi, namun Pemprov Bali berkomitmen mengarah kesana dan akan dilakukan secara bertahap agar semua proses perijinan di Pemprov Bali bisa dilakukan secara online.

"Kami berkomitmen penuh mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan birokrasi yang akuntabel secara langsung juga akan memagari para pejabat sehingga setelah selesai bertugas tidak berurusan dengan aparat atau penegak hukum," tandasnya. (OL-13)