Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untuk menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2). Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli meyakini memang terdapat perlawanan dari raja kecil terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Ketika Presiden menyampaikan di forum bahwa ada perlawanan dari bawah terkait efesiensi anggaran, pasti itu bukan isapan jempol, bukan suatu mengada-ada, tapi sesuatu yang real," kata Lili kepada Media Indonesia, Selasa (11/2).
Menurut Lili, Presiden harus menindaklanjuti apa yang disebutnya sendiri sebagai raja kecil. Bagi Lili, 'raja kecil' yang dimaksud Prabowo harus ditumpas, bukan sebaliknya.
"Ditumpas sehingga tidak ada lagi 'raja-raja kecil'. Jangn sampai kemudian tidak ada action untuk menangani raja-raja kecil tersebut," ujarnya.
Kendati demikian, Lili juga mengingatkan bahwa pemerintah jangan menerapkan standar ganda terkait kebijakan efisiensi. Menurutnya, kebijakan itu seharusnya diterapkan kepada semua instansi. Jangan sampai, sambungnya, ada yang dianakemaskan.
Di sisi lain, Lili meminta agar kebijakan efisiensi didalami lagi untuk menghindari mesin birokrasi menjadi mandek.
"Jika ini terjadi, bisa berpotensi munculnya krisis birokrasi sehingga kementerian tidak bisa melaksanakan atau menjalankan program-programnya," pungkas Lili. (P-5)
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
MA diminta membebaskan Ngarijan Salim dan mengembalikannya kepada keluarga. Mereka juga meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi atas nama kemanusiaan.
PRESIDEN Prabowo Subianto bakal menyampaikan dua pidato yakni pidato kenegaraan HUT ke-80 Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR, dan nota keuangan, Jumat (15/8)
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi, Adipurna kepada Presiden Republik Peru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved