Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untuk menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2). Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli meyakini memang terdapat perlawanan dari raja kecil terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Ketika Presiden menyampaikan di forum bahwa ada perlawanan dari bawah terkait efesiensi anggaran, pasti itu bukan isapan jempol, bukan suatu mengada-ada, tapi sesuatu yang real," kata Lili kepada Media Indonesia, Selasa (11/2).
Menurut Lili, Presiden harus menindaklanjuti apa yang disebutnya sendiri sebagai raja kecil. Bagi Lili, 'raja kecil' yang dimaksud Prabowo harus ditumpas, bukan sebaliknya.
"Ditumpas sehingga tidak ada lagi 'raja-raja kecil'. Jangn sampai kemudian tidak ada action untuk menangani raja-raja kecil tersebut," ujarnya.
Kendati demikian, Lili juga mengingatkan bahwa pemerintah jangan menerapkan standar ganda terkait kebijakan efisiensi. Menurutnya, kebijakan itu seharusnya diterapkan kepada semua instansi. Jangan sampai, sambungnya, ada yang dianakemaskan.
Di sisi lain, Lili meminta agar kebijakan efisiensi didalami lagi untuk menghindari mesin birokrasi menjadi mandek.
"Jika ini terjadi, bisa berpotensi munculnya krisis birokrasi sehingga kementerian tidak bisa melaksanakan atau menjalankan program-programnya," pungkas Lili. (P-5)
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
Bertemu lima naga, Presiden Prabowo Subianto menegaskan investasi harus berdampak nyata, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat UMKM.
Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog 4,5 jam dengan lima pengusaha nasional di Hambalang. Pertemuan membahas sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk percepatan pembangunan ekonomi.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved