Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untuk menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2). Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli meyakini memang terdapat perlawanan dari raja kecil terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Ketika Presiden menyampaikan di forum bahwa ada perlawanan dari bawah terkait efesiensi anggaran, pasti itu bukan isapan jempol, bukan suatu mengada-ada, tapi sesuatu yang real," kata Lili kepada Media Indonesia, Selasa (11/2).
Menurut Lili, Presiden harus menindaklanjuti apa yang disebutnya sendiri sebagai raja kecil. Bagi Lili, 'raja kecil' yang dimaksud Prabowo harus ditumpas, bukan sebaliknya.
"Ditumpas sehingga tidak ada lagi 'raja-raja kecil'. Jangn sampai kemudian tidak ada action untuk menangani raja-raja kecil tersebut," ujarnya.
Kendati demikian, Lili juga mengingatkan bahwa pemerintah jangan menerapkan standar ganda terkait kebijakan efisiensi. Menurutnya, kebijakan itu seharusnya diterapkan kepada semua instansi. Jangan sampai, sambungnya, ada yang dianakemaskan.
Di sisi lain, Lili meminta agar kebijakan efisiensi didalami lagi untuk menghindari mesin birokrasi menjadi mandek.
"Jika ini terjadi, bisa berpotensi munculnya krisis birokrasi sehingga kementerian tidak bisa melaksanakan atau menjalankan program-programnya," pungkas Lili. (P-5)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved