Langsung Di Bawah Presiden, BIN Harus Mampu Akselerasi Kinerja

PENGAMAT Militer Universitas Padjajaran Muradi mengatakan, posisi Badan Intelijen Negara (BIN) yang tidak lagi di bawah Menko Polhukam berdasarkan Perpres No. 73 tahun 2020 merupakan keputusan yang tepat. Aturan itu akan menguatkan posisi BIN yang berada langsung di bawah presiden.

Dengan begitu BIN diharapkan dapat berperan lebih maksimal. Khususnya dalam menyampaikan informasi dan untuk memperkuat presiden dalam membuat keputusan atau kebijakan.

"Saya kira sudah betul dan menjadi penguat dari BIN untuk bisa lebih efektif. Tinggal kita lihat apakah itu bisa menstimulasi kinerja BIN atau sebaliknya," ujar Muradi, ketika dihubungi, Sabtu, (18/7).

Muradi mengatakan bahwa aturan tersebut secara otomatis memangkas birokrasi. Di mana birokrasi tersebut kerap membuat penyampaian informasi dari BIN menjadi lebih lambat.

Baca juga : Otto Hasibuan: UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak

"Sebelumnya BIN harus ikuti prosedur jadi lebih panjang. Padahal sebenarnya BIN harus punya independensi, dengan langsung dari presiden dia tidak perlu koordinasi dengan yang lain," ujar Muradi.

Selain birokrasi, efisiensi juga akan terjadi pada sisi anggaran. Pemanfaatan anggaran dinilai akan dapat lebih efektif dan terarah.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa penguatan posisi BIN tersebut juga harus diimbangi dengan upaya peningkatan kecepatan dan kualitas kerja BIN. Di antaranya dari sisi sumber daya manusia.

"Jadi harus ditambah speednya, SDM harus lebih handal mumpuni, jangan kalah sama sosial media," tutup Muradi. (OL-7)