Wapres Sebut Lebih dari 50 Persen Jabatan Birokrasi Terpangkas

PEMERINTAH telah memangkas sekitar 50% dari 32 ribu jabatan di birokrasi kementerian lembaga.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan penyederhanaan birokrasi tidak akan merugikan penghasilan dan keberlangsungan karir pejabat yang terdampak.

“Penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan oleh semua instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Segera lakukan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,” kata Ma’ruf saat membuka Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi, Selasa (11/8).

Wapres menyebutkan, hingga saat ini, sebanyak 40 Kementerian/Lembaga telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi dengan komposisi yakni memangkas jabatan di eselon III dari 5.959 menjadi 2.542, 16.210 menjadi 7.184 jabatan eselon IV, 10.328 menjadi 5.072 jabatan eselon V. Sementara pemerintah menargetkan penyelesaian penyederhanaan birokrasi pada akhir Desember 2020.

Ma’ruf menjelaskan, pandemi covid-19 harus mampu menjadi momentum yang memaksa birokrasi di berbagai negara melakukan akselerasi untuk mengubah cara kerja dan melakukan penyesuaian dengan kondisi dan keterbatasan yang ada.

Karena itu, ia meminta setiap kementerian/lembaga meningkatkan kualitas SDM aparatur dan melakukan kolaborasi kerja (collaborative working) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan.

“Birokrasi harus mampu melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah sekaligus akuntabel dan mengikuti protokol kesehatan,” paparnya.

Baca juga: Atasi Krisis Pangkas Birokrasi Rumit

Ma’ruf mengkritik lambatnya birokrasi dalam penanganan pandemi covid-19. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar (sekitar Rp695 triliun) untuk memulihkan sektor kesehatan dan ekonomi, kenyataannya kinerja birokrasi masih dianggap lambat dalam merespon keadaan.

“Beberapa permasalahan adalah lambatnya proses perencanaan dan penganggaran, ketidakakuratan data, jam kerja (WFH-WFO) yang tidak selaras antara K/L atau Pemda yang berkaitan, kelambatan pengadaan barang/jasa serta overlapping program/kegiatan antar K/L/Pemda,” ungkapnya.

Wapres pun berharap birokrasi mempunyai DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih inovatif, adaptif dan responsif.

“Birokrasi yang siap menghadapi lingkungan dinamis dengan pendekatan proaktif serta tidak alergi dengan perubahan,” pungkasnya.(OL-5)