Pemalangan Tanah Adat di Papua Harus Diatasi dengan Persuasi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui masalah pemalangan tanah adat di wilayah Papua selalu menjadi hambatan dalam pengembangan investasi. Pemerintah meminta adanya pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam pembebasan lahan untuk investasi.

“Ujung-ujungnga bagaimana cara kita melakukan pendekatan (ke masyarakat),” kata Ma’ruf usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan RTH di Fakfak, Papua Barat, Jumat.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah bersama dengan investor tengah membangun pabrik pupuk dan menyiapkan smelter PT Freeport Indonesia di Fakfak.

Baca juga : Wapres akan Hadiri Resepsi Pernikahan Putra KGPAA Paku Alam X

Menurut Ma’ruf, persoalan palang memalang lahan bukan hanya terjadi di Papua saja. Namun semua itu bisa terselesaikan apabila pemerintah dan pemerintah melakukan pendekatan yang bagus.

“Contoh pembangunan gedung baru untuk pemerintah provinsi Papua Tengah di Nabire berjalan lancar karena pendekatannya bagus,” ujarnya.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui problem palang memalang tanah adat terjadi dalam beberapa tahun Pasca-Reformasi. Dirinya menuding adanya pihaknya yang memprovokasi warga untuk memalang tanahnya.

Baca juga :  Penyanderaan Pilot Susi Air Tak terkait dengan Isu Papua

“Ini kelihatannya ada budaya baru yang tidak pernah diajarkan nenek moyang kami yang ada di Fakfak,” ungkapnya.

Karena itu, dirinya meminta investor yang punya kepiawaian untuk berbicara dengan masyarakat adat. Dirinya akan mengakomodir hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah untuk diperjuangkan untuk masuk ke dalam bagian kesepakatan. “Intinya selama apa yang mereka sarankan itu adalah betul-betul rasional dan wajar. ini ujung-ujungnya kan bayar ini sebenarnya,” jelasnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengakui, sebagai perwakilan pemerintah pusat, pihaknya harus aktif berdiskusi dengan tokoh dan pemilik tanah adat. Pemerintah daerah perlu mendengarkan pikiran dan suara masyarakat yang tanahnya terkena proyek. “Perlu sentuhan Komunikasi yang intens dengan provinsi dan kabupaten/kota untuk mengangkut kebijakan negara untuk masyarakat,” ujarnya. (Z-10)