Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui masalah pemalangan tanah adat di wilayah Papua selalu menjadi hambatan dalam pengembangan investasi. Pemerintah meminta adanya pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam pembebasan lahan untuk investasi.
“Ujung-ujungnga bagaimana cara kita melakukan pendekatan (ke masyarakat),” kata Ma’ruf usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan RTH di Fakfak, Papua Barat, Jumat.
Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah bersama dengan investor tengah membangun pabrik pupuk dan menyiapkan smelter PT Freeport Indonesia di Fakfak.
Baca juga : Wapres akan Hadiri Resepsi Pernikahan Putra KGPAA Paku Alam X
Menurut Ma’ruf, persoalan palang memalang lahan bukan hanya terjadi di Papua saja. Namun semua itu bisa terselesaikan apabila pemerintah dan pemerintah melakukan pendekatan yang bagus.
“Contoh pembangunan gedung baru untuk pemerintah provinsi Papua Tengah di Nabire berjalan lancar karena pendekatannya bagus,” ujarnya.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui problem palang memalang tanah adat terjadi dalam beberapa tahun Pasca-Reformasi. Dirinya menuding adanya pihaknya yang memprovokasi warga untuk memalang tanahnya.
Baca juga : Penyanderaan Pilot Susi Air Tak terkait dengan Isu Papua
“Ini kelihatannya ada budaya baru yang tidak pernah diajarkan nenek moyang kami yang ada di Fakfak,” ungkapnya.
Karena itu, dirinya meminta investor yang punya kepiawaian untuk berbicara dengan masyarakat adat. Dirinya akan mengakomodir hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah untuk diperjuangkan untuk masuk ke dalam bagian kesepakatan. “Intinya selama apa yang mereka sarankan itu adalah betul-betul rasional dan wajar. ini ujung-ujungnya kan bayar ini sebenarnya,” jelasnya.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengakui, sebagai perwakilan pemerintah pusat, pihaknya harus aktif berdiskusi dengan tokoh dan pemilik tanah adat. Pemerintah daerah perlu mendengarkan pikiran dan suara masyarakat yang tanahnya terkena proyek. “Perlu sentuhan Komunikasi yang intens dengan provinsi dan kabupaten/kota untuk mengangkut kebijakan negara untuk masyarakat,” ujarnya. (Z-10)
Urutan predikat keterbukaan informasi adalah: Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. OJK mendapat skor 97,76 dari total skor maksimal 100.
Ma’ruf mengakui, perubahan akibat pemberlakuan UU Otsus dan DOB juga dapat membawa dampak tersendiri.
Pemuda yang tangguh bukan seseorang yang mampu menguasai yang lain, melainkan mampu merawat persatuan dan kesatuan.
Indonesia merupakan salah satu dari negara di Asia yang memiliki spesies Aglaonema yang bervariasi, serta penghasil Aglaonema hybrid yang berkualitas.
Perayaan sederhana dengan pemotongan nasi tumpeng digelar staf Wapres di Kediaman Wakil Presiden di Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved