Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH menilai kebingungan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam menyikapi perubahan UU No. 2/2021 tentang Otonomi Khusus dan daerah otonomi baru (DOB) merupakan hal wajar. Oleh karena itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta jajaran menterinya membuat jalan tengah menanggapi masalah yang muncul akibat pembentukan DOB di Papua.
“Saya minta menteri untuk membuat jalan tengah termasuk persoalan fiskal, beasiswa, dan kesehatan,” katanya saat berdiskusi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua di Jayapura, Selasa (29/11).
Hal tersebut dikatakannya menanggapi keluhan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) akibat berkurang alokasi dana ke Provinsi Papua pascapemberlakuan DOB. “Berikan perhatian serius pada upaya menata perubahan skenario Dana Otsus, serta dampaknya bagi beberapa kebijakan daerah, seperti kapasitas fiskal akibat pemekaran, Kartu Papua Sehat, beasiswa Orang Asli Papua (OAP), juga kebijakan terkait guru,” tambah Ma’ruf.
Ma’ruf mengakui, perubahan akibat pemberlakuan UU Otsus dan DOB juga dapat membawa dampak tersendiri. “Namun, kesemuanya ini patut kita sikapi dengan optimisme,” ujarnya.
Menurut Ma’ruf, kehadiran provinsi-provinsi baru di Papua agar disikapi sebagai game changer yang akan mengubah desain pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, tambah Ma’ruf, pemerintahan bisa lebih dekat ke akar rumput.
“Meskipun secara administratif terdapat perbedaan, Papua sebagai satu kesatuan sosial budaya tetap terjalin dalam Rumah Besar Tanah Papua,” tegasnya.
Sebelum dalam kesempatan diskusi, Ketua DPRP Jhony Banua Rouw menyebutkan, ada kebijakan pemerintah pusat untuk membagi langsung dana transfer ke Provinsi-Provinsi Papua pasca-DOB membebani provinsi induk. “Terjadi pembagian dana transfer pusat di daerah yang menyebabkan di Papua mengalami penyusutan 73%,” katanya saat menyampaikan aspirasi.
Ia menjelaskan, pada 2022 Papua mengelola dana Rp7,7 triliun dana transfer pusat. Namun akibat pemekaran, Papua hanya mendapatkan dana Rp2,3 triliun untuk tahun anggaran 2023. “Sementara untuk Papua Selatan Rp1,5 triliun, Papua Tengah Rp1,8 triliun, dan Papua Pengunungan Rp2 triliun. Sehingga total Rp7,7 triliun. Ini tentu memberatkan kami,” ungkapnya.
Padahal, tambah Jhony, beberapa komponen anggaran di provinsi pemekaran ternyata tetap dibiayai Provinsi Papua seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Ia mencontohkan anggaran beasiswa yang sebelumnya dialokasikan Rp420 miliar pada 2022, kini hanya sebesar Rp100 miliar. “Dana tersebut hanya cukup untuk 2-3 bulan saja. Karena itu kita minta kebijakan pemerintah pusat terkait isu ini,” katanya.
Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyebutkan, berdasarkan kesimpulan sementara pemerintah, pembebanan biaya pendidikan dan kesehatan akan dibebankan ke provinsi pemekaran. “Jadi wilayah Papua Selatan akan ditanggung oleh provinsi yang bersangkutan. Jadi katakanlah Merauke, Boven Digul, dan Asmat akan dibiayai oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan. Jadi provinsi induk tidak akan terbebani,” tandasnya. (OL-8)
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
Kasasi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Dwiarso Budi Santiarto. Anggota Majelis yakni Arizon Mega Jaya dan Yanto.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Herdiansayah berharap agar majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Zarof.
Harli mengaku bingung dengan tekanan yang dicetuskan Zarof. Saat ini, Kejagung masih mengusut kasus pencucian uangnya, saat persidangan kasus suap dan gratifikasinya hampir rampung.
Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah, dan pameran kerajinan tangan, serta bazar Ekraft UMKM.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved