Rabu 12 Agustus 2020, 05:21 WIB

Wapres Sebut Lebih dari 50% Jabatan Birokrasi Terpangkas

Cah/Dhk/Uta/P-1 | Politik dan Hukum
Wapres Sebut Lebih dari 50% Jabatan Birokrasi Terpangkas

MI/Adam Dwi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin

 

PEMERINTAH hingga kini telah memangkas lebih dari 50% dari 32 ribu jabatan di birokrasi kementerian/lembaga. Pemerintah akan memastikan penyederhanaan birokrasi tidak merugikan penghasilan dan keberlangsungan karier pejabat yang terdampak.

“Penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Segera lakukan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat membuka rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi, kemarin.

Wapres menyebutkan hingga saat ini sebanyak 40 kementerian/lembaga telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi dengan komposisi, yaitu memangkas jabatan di eselon III dari 5.959 menjadi 2.542, dari 16.210 menjadi 7.184 jabatan eselon IV, kemudian 10.328 menjadi 5.072 di jabatan eselon V. Pemerintah juga menargetkan penyelesaian penyederhanaan birokrasi pada akhir Desember 2020.

Ma’ruf menjelaskan, pandemi covid-19 harus mampu menjadi momentum yang memaksa birokrasi di berbagai negara melakukan akselerasi untuk mengubah cara kerja dan melakukan penyesuaian dengan kondisi keterbatasan yang ada. Karena itu, ia meminta setiap kementerian/lembaga meningkatkan kualitas SDM aparatur dan melakukan kolaborasi kerja (collaborative working), dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pengawasan dan pengendalian program/kegiatan.

“Birokrasi harus mampu melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah sekaligus akuntabel, dan mengikuti protokol kesehatan.”

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Rebiro) Tjahjo Kumolo menyebut pada akhir Agustus ini pemerintah berencana membubarkan 11 hingga 13 lembaga, badan, dan komite. Pembubaran ini menyusul langkah pemerintah sebelumnya yang telah membubarkan 18 lembaga. Tjahjo Kumolo menyebut perpres pembubaran tahap kedua akan disiapkan. “Sekarang Kemenpan dan Rebiro beserta BKN, Kemenkeu, Setneg sudah akan menyiapkan rancangan perpres pembubaran tahap kedua, yakni lebih kurang 11-13 lembaga, badan, dan komite,” ujar dia.

Selain itu, Kemenpan dan Re- biro juga memberikan rekomendasi kepada Presiden, Wakil Presiden, dan kementerian terkait soal adanya pembubaran atau pemitigasian badan dan lembaga yang ada melalui undang-undang. Tujuannya agar reformasi kelembagaan bisa lebih efektif. “Saya kira nanti akan terbentuk satu reformasi birokrasi kelembagaan dan badan yang efektif dan efisien.” (Cah/Dhk/Uta/P-1)

Baca Juga

Antara

Megawati Instruksikan Kader Perbanyak Dapur Umum

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Juli 2021, 23:54 WIB
Dia juga menyampaikan bahwa Megawati menyusun secara detail terkait pelaksanaan dapur umum dan...
MI/Susanto

KPK Harap Hakim Tolak Praperadilan Angin Prayitno  

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 22:13 WIB
KPK menyatakan proses hukum terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak sesuai ketentuan hukum dan berharap hakim...
MI/ Susanto

KPK Perpanjang Penahanan Sri Wahyumi Manalip

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 21:13 WIB
Sri Wahyumi sebelumnya menjalani hukuman penjara dua tahun terkait kasus suap proyek revitalisasi pasar Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Membangun Konektivitas Segitiga Emas Jawa Bagian Tengah

 Untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian di Jawa bagian tengah, Tol Joglosemar menjadi salah satu solusi

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya