Wapres Dorong Percepatan Reformasi Birokrasi

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta proses reformasi birokrasi di Indonesia dipercepat. Wapres berharap publik dapat merasakan kualitas pelayanan yang lebih optimal dari aparat birokrasi.

“Kita ingin mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi agar publik dapat merasakan pelayanan optimal di Indonesia,” katanya dalam keterangan pers seusai pertemuan virtual dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) periode 2020-2024 di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi tecermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses tersebut ialah dengan menetapkan prioritas dan mempelajari proses reformasi birokrasi dari negara lain. Hal itu dapat diadopsi dan disesuaikan dengan keadaan di Tanah Air.

“Nah, kita (juga) ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah, seperti apa dan bagaimana? Mungkinkah polapola itu di terapkan di Indonesia?”

Walaupun pertemuan dengan tim independen berlangsung secara virtual, Wapres berharap agar hasil pertemuan itu membawa manfaat. “Diharapkan pertemuannya tetap membawa manfaat untuk bagaimana melakukan upayaupaya, perbaikan-perbaikan, dalam rangka mereformasi birokrasi,” tuturnya.

Dalam menanggapi hal tersebut, Ketua TIRBN Eko Prasodjo mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi memiliki target untuk membangun birokrasi kelas dunia. “Sesuai dengan Perpres No 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, target kita sampai dengan 2025 adalah membangun birokrasi kelas dunia. Kita sedang mempersiapkan birokrasi Indonesia menyongsong berbagai perubahan dengan standar kelas dunia,” paparnya.

Terkait dengan transformasi, Eko memandang terdapat empat faktor utama yang menjadi prioritas reformasi birokrasi saat ini dapat terus dilakukan, utamanya dalam menjawab tantangan perubahan zaman.

“Setidaknya ada empat transformasi yang dibutuhkan oleh governance, yaitu transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi melalui deregulasi serta reregulasi,” pungkas Eko. (Che/P-3)