Wapres Minta Percepatan Reformasi Birokrasi

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta proses reformasi birokrasi di Indonesia dipercepat. Wapres menginginkan agar publik dapat merasakan kualitas pelayanan yang lebih optimal.

“Kita ingin mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi ini agar publik dapat merasakan pelayanan optimal di Indonesia,” kata Wapres dalam keterangan pers usai menerima Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Periode 2020-2024, Jumat (29/5).

Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi tercermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik.

Baca juga: DPR Setuju Anggaran Pilkada Ditambah

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses tersebut, lanjut Wapres, adalah dengan menetapkan prioritas dan mempelajari proses reformasi birokrasi dari negara lain yang nantinya dapat diadopsi dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia.

“Nah, kita [juga] ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa? Dan bagaimana kemungkinan kita Indonesia menerapkan pola-pola itu,” tambahnya.

Walaupun pertemuan dengan tim independen berlangsung secara virtual, Wapres berharap agar hasil pertemuan hari ini dapat membawa manfaat.

“Diharapkan pertemuannya tetap membawa manfaat untuk bagaimana melakukan upaya-upaya, perbaikan-perbaikan dalam rangka mereformasi birokrasi,” tutup Wapres.

Menanggapi hal tersebut, Ketua TIRBN Eko Prasodjo mengungkapkan reformasi birokrasi yang digulirkan saat ini memiliki target untuk membangun birokrasi kelas dunia.

“Sesuai dengan Perpres No.81/2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi, target kita sampai dengan 2025 adalah membangun birokrasi kelas dunia. Kita sedang mempersiapkan birokrasi Indonesia menyongsong berbagai perubahan dengan memiliki standar kelas dunia,” paparnya.

Terkait transformasi, Eko memandang terdapat empat faktor utama yang menjadi prioritas reformasi birokrasi saat ini yang dapat dilakukan, utamanya dalam menjawab tantangan perubahan jaman.

“Setidaknya ada empat transformasi yang dibutuhkan oleh governance, yaitu transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi melalui deregulasi serta re-regulasi,” pungkas Eko. (OL-1)