Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MERATANYA pelayanan publik kepada setiap anak di seluruh Indonesia, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan memiliki institusi negara yang bersih menjadi indikator majunya sebuah negara. Indonesia saat ini tengah berupaya memperbaiki ketiganya meski disadari itu bukan hal mudah dan dapat berlangsung cepat.
Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar bertajuk Reimagining the Future of Indonesia’s Economy, Rabu (19/8). Tiga hal itu pula yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan belum dapat terselesaikan. Namun pengambil kebijakan saat ini dirasa memiliki momentum untuk mempercepat perbaikan tersebut.
“Kita ingin menggunakan covid-19 sebagai momentum untuk mereformasi banyak hal. Reformasi pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial. Kita menuju masa depan dimana orang-orang Indonesia menjadi inti. Mereka yang masih tertinggal itu adalah PR yang penting. Kita juga masih tertinggal di bidang infrastruktur. Begitu pula dengan birokrasi yang belum efisien dan tidak bisa mendukung,” tuturnya.
Pada pemerataan akses pelayanan publik, kata perempuan yang karib disapa Ani itu, masih banyak anak-anak di berbagai daerah tidak bisa mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang sama. Alasannya karena ekonomi keluarganya lemah dan cenderung tertinggal dalam segala hal.
Bila pemerataan kesempatan tidak segera dilakukan, maka garis ketertinggalan dan ketimpangan akan terus ada dan dapat menghambat cita-cita pembangunan serta perekonomian nasional. “Untuk menjadi negara besar, tidak ada negara besar tanpa orang-orang yang hebat. Itu selalu berawal dari sumber daya manusia,” terang Ani.
Kemudian pada pembangunan infrastruktur, Indonesia memang dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan pembangunan fisik berupa jalan, pelabuhan, bandara untuk menghubungkan pulau demi pulau yang ada. Akan tetapi, itu belum mencukupi lantaran masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai seperti di Pulau Jawa.
Baca juga : Pekan Depan 9,1 Juta Pedagang Kecil Bakal Terima Bantuan
“Kita gap infrastrukturnya masih jauh, terutama di luar Jawa. seluruh pulau dari Sumatera hingga Papua. Infrastruktur masih dibutuhkan untuk menuju ke upper middle income bahkan ke upper,” jelasnya.
Oleh karenanya, lanjut Ani, pembangunan yang telah dilakukan harus dilanjutkan dan diperluas ke berbagai wilayah. Tujuanya agar infrastruktur itu tidak saja menghubungkan pulau demi pulau, namun juga pada pemerataan pembangunan dan ekonomi.
Hal terakhir ialah mengenai institusi yang baik dan dapat mendukung agenda utama pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Poin ini, menurut Ani, menjadi kunci penting karena sebagai pendorong dan penggerak kebijakan pemerintah.
“Demokrasi tidak bisa menjadi instrumen untuk membuat kesejahteraan bersama tanpa sistem politik dan institusi yang bagus, ketegasan hukum, birokrasi yang bersih, efisien dan transparan,” imbuhnya.
“Saya ingin melihat semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bagus, didukung dengan institusi yang bagus, baik di level pemerintah, BUMN, maupun swasta sebagai legacy pemerintah saat ini,” pungkas Ani. (OL-7)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved