Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penyederhanaan birokrasi ditargetkan selesai pada 31 Desember 2020. Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Selasa (11/8).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penyederhanaan birokrasi.
Menurut Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, pengalihan jabatan telah tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Ia mengatakan, Kementerian PANRB bersama kementerian terkait tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan pejabat yang terdampak oleh penyederhanaan birokrasi.
Hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi pada 41 kementerian dan lembaga. Terdapat penyederhanaan eselon III sebesar 53%, eselon IV sebesar 51%, dan eselon V sebesar 70%.
Dengan demikian dari penyederhanaan struktur pada 41 kementerian dan lembaga tersebut terdapat 24.644 atau 59% struktur organisasi yang disederhanakan.
“Semoga tanggal 31 Desember 2020, proses ini bisa selesai sebagaimana visi misi Bapak presiden dan bapak wakil presiden,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada kesempatan yang sama.
Baca juga: Wapres Sebut Lebih dari 50% Jabatan Birokrasi Terpangkas
Tjahjo melaporkan bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus melakukan konsolidasi internal dalam upaya untuk melakukan penyederhanaan birokrasi.
Pengalihan jabatan, imbuhnya, dilakukan sesuai arahan wakil presiden sehingga tidak merugikan ASN dari segi penghasilan, kesejahteraan, karier, dan tidak mengganggu kinerja organisasi.
Pada rapat itu hadir Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko, dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dengan dimoderatori Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.
Rakor ini dihadiri oleh para Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama kementerian / lembaga terkait. (A-2)
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan pengalaman yang luar biasa bagi para praja untuk mendapat knowledge baru terkait birokrasi dari Menteri PANRB.
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
Kemenpan-RB tengah berdiskusi mengenai gaji ke-13 dan ke-14 ASN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.
MenpanRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa proses perpindahan para aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlangsung pada Januari 2025.
Saat ini Kemenpan-RB memangkas tahap penggunaan aplikasi-aplikasi publik milik pemerintah daerah.
Kementerian PAN-Rebiro juga telah membuat skenario, bahwa bila tower apartemen diisi dengan berbagi kamar/ sharing, maka akan bisa dipindahkan 3.200 ASN pada bulan Oktober
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
213 instansi ini mengusulkan penundaan adalah penyesuaian data CASN seperti masalah ijazah, nama dan kompetensi individu.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan mengundur atau menyesuaikan pengangkatan CASN hasil seleksi 2024. Rencananya mereka akan diangkat pada akhir 2025.
WAKTU pengangkatan CPNS yang awalnya dijadwalkan pada Maret 2025 ditunda menjadi Oktober 2025. Selama menunggu, mereka akan mendapatkan pembekalan.
Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved