Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-Rebiro), Abdullah Azwar Anas, menjelaskan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditugaskan pada kementeriannya.
Dia jelaskan pada awalnya pemindahan akan dilaksanakan pada menteri terlebih dahulu. Meski, ada sebagian menteri yang masih akan tinggalkan di Jakarta.
"Tapi kemudian diputuskan seluruh Kementerian pindah ke IKN, seluruh Kementerian. Tentu dengan deputi yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi pemerintahan secara minimal, jadi belum seluruh deputi dan belum seluruh asisten deputi pindah ke IKN," kata Azwar, jelang Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN, Kalimantan Timur, hari ini.
Baca juga : Prabowo: IKN berfungsi 3-5 Tahun Mendatang
Kementerian PAN-Rebiro, atas saran dari Presiden, telah melakukan rapat secara detail dengan para sekjen di kementerian/lembaga.
"Berbagai skenario by name by address telah kami siapkan. Tentu kami menyesuaikan dengan hunian yang disiapkan di IKN, dari hunian yang disiapkan insya Allah sampai Oktober 2024 akan selesai 47 Tower. Sebagian ini, 12 Tower untuk TNI Polri, sebagian untuk ASN," kata Azwar.
Kementerian PAN-Rebiro juga telah membuat skenario, bahwa bila tower apartemen diisi dengan berbagi kamar/ sharing, maka akan bisa dipindahkan 3.200 ASN pada bulan Oktober, tetapi kalau tidak sharing ada 1700-an ASN yang bisa dipindahkan.
Baca juga : Perayaan HUT RI di IKN Tidak akan Berpengaruh pada Investasi
"Tapi dari arahan Presiden dari ratas terbaru, bagi ASN yang sudah menikah, tidak lagi sharing di apartemennya, supaya ada fokus dari seluruh ASN yang akan pindah ke IKN ini. Sehingga dengan demikian, jangan khawatir teman-teman yang muda yang akan pindah, mereka tidak akan sharing bisa dengan keluarga dan putra putrinya," kata Azwar.
Berikutnya, kata Azwar, pemerintah akan memenuhi kebutuhan untuk keluarga ASN, terutama terkait ruang pendidikan. Maka akan dibuatkan sekolah di bawah dan di sekitar apartemen.
"Yang paling akhir terkait dengan ASN ini, izin kami sekarang di bulan Agustus akan membuka lowongan, membuka pengumuman CASN dari total 600 ribu ada 60.000 formasi untuk IKN dengan seleksi amat sangat ketat dengan talenta digital multitasking," kata Azwar.
Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Negara Sudah Dilakukan dari Zaman Mataram
Atas saran Presiden, jika nanti ada 4 juta pendaftar CPNS, dari total 600 ribu kuota itu, akan diutamakan putra-putri Kalimantan.
"Kalau misalnya di Kalimantan yang daftar ada 100.000 putra-putri Kalimantan, mereka tidak bersaing dengan 4 juta pendaftar, tapi bersaing dengan yang 100.000 di Kalimantan sebagai bentuk afirmasi pemerintah terhadap putra-putri Kalimantan terbaik. Sehingga dengan demikian nanti akan ada afirmasi 5% putra-putri terbaik Kalimantan nanti akan bisa masuk ke IKN," kata Azwar.
Kementerian PAN-Rebiro juga memutuskan adanya syarat-syarat terbuka bagi pemindahan kantor Pemdasus di IKN, terutama harus punya kemampuan digital dan juga sistem pemerintah berbasis elektronik.
"IKN akan dibentuk Pemdasusnya, ini berbondong-bondong Kabupaten sekitar banyak yang ingin pindah ke IKN. Maka kemarin di Ratas diputuskan akan ada syarat-syarat. Sehingga pemindahan ke IKN menurut Presiden bukan hanya pemindahan ASN ke ibu kota tapi juga akan memindahkan cara kerjanya," kata Azwar. (Try/P-2)
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved