Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bercerita menurut arsip nasional, sejarah rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia sudah beberapa kali terjadi sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno.
"Ini menurut arsip nasional, rencana pemindahan ibu kota merupakan hal yang biasa. Karena memang sudah dilakukan dari Zaman Mataram Kuno maupun Zaman Kemerdekaan," kata Basuki, hari ini.
Kala itu, di era Kerajaan Mataram Kuno, perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sedangkan pada Hindia Belanda, Bandung pernah menjadi ibu kota negara selama beberapa hari.
Baca juga : DPR Pertanyakan Tumpang Tindih Satgas IKN
Begitu pula dengan Yogyakarta yang pernah menjadi ibu kota negara Indonesia pada tahun 1946 dan 1949, kemudian sempat menjadi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari Desember 1948 di Bukittinggi Sumatera Barat, dan beberapa kota lainnya sebelum bermuara di DKI Jakarta.
Tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo memutuskan pilihan pemindahan ibu kota negara antara ke Kalimantan Tengah, atau Mamuju Sulawesi Barat, dan keputusannya sekarang diputuskan ke IKN Nusantara. "Jadi biasa. Yang tidak biasa adalah konsepnya di dalam memindahkan ibu kota," kata Basuki.
Proses pemindahan ibu kota ke Nusantara ini tidak hanya gedung-gedung, tapi dalam bertransformasi budaya kerja dan lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, termasuk mengarah pada orientasi kota yang hijau atau ramah lingkungan. (P-2)
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved