Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, saat ini merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dari segi pembangunan. Padahal, wilayah tersebut adalah daerah paling terdekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pasalnya laju pembangunan di calon Ibu Kota Negara Indonesia tak sebanding dengan pembangunan di wilayah PPU yang memiliki City Branding "Gerbang Nusantara" itu dengan alasan satu wilayah Kecamatan Sepaku merupakan daerah teritorial PPU.
“Terkait masalah pembangunan antara IKN dengan Kabupaten PPU, wah, ini yang sulit pokoknya nggak sesuailah,” ungkap Bupati PPU, Mudyat Noor kepada Media Indonesia, Kamis (2/4) di Penajam.
Dibeberkan Mudyat, dirinya sudah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian supaya tidak terjadi jurang yang sangat tinggi antara IKN dan PPU, namun belum mendapatkan respons aktual dan faktual bagi pihaknya.
“Memang tahapnya masih pembicaraan positif, tapi belum tahu nanti seperti apa implementasinya,” ujarnya.
Jika mengharapkan sumber anggaran dari APBD PPU, lanjutnya, jelas tidak mampu, dan tentu sangat berat kalau dengan porsi APBD. Apalagi sekarang ruang fiskal sempit sekali untuk hal itu.
Menurut Mudyat, yang paling penting perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat agar tidak ada jurang antara PPU dengan IKN, tentu terutama terkait infrastruktur jalan, air bersih, dan juga irigasi pertanian.
Untuk diketahui, tambahnya, Kabupaten PPU yang memiliki identitas baru atau city branding sebagai Gerbang Nusantara, tentu harus bersiap atas kehadiran IKN. Terutama yang harus disiapkan berupa fasilitas infrastruktur dan pariwisata yang menunjang.
Diakui Mudyat, saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dengan mengajukan usulan pembangunan jembatan Sungai Riko pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hasilnya, sekarang sudah dilakukan review desain oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Review desain jembatan Sungai Sepaku sudah dikerjakan di provinsi senilai Rp8 miliar dan tahun ini selesai kita akan ajukan ke APBN, langsung ke Kemenpu untuk pelaksanaan tahun 2027 depan,” tuturnya.
Ia menilai jembatan Sungai Riko merupakan pintu untuk membuka percepatan pembangunan di PPU, sebab jembatan itu akan menjadi akses penghubungan transportasi dari Tol Pulau Balang dan Bandara VVIP IKN tembus langsung ke Kecamatan Penajam atau wilayah Ibu Kota Kabupaten PPU.
Jika jembatan itu terbangun dan fungsional, maka jarak tempuh dari Kota Balikpapan ke Kecamatan Penajam terpangkas sekitar 30 menit dari yang semula harus ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Warga yang hendak ke Balikpapan dari Kota Kecamatan Penajam maupun sebaliknya tidak perlu memutar arah Kelurahan Riko atau Sepan seperti saat ini.
“Sehingga ada jembatan ini maka jarak tempuh jadi pendek, dan tidak ada lagi sekat antara Balikpapan dan PPU, Minat orang untuk berinvestasi atau tinggal di PPU jadi naik, karena kabupaten ini sudah seperti Kota Balikpapan. Tentu membuka peluang ekonomi baru,” imbuh Mudyat.
Terpisah, Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Arif Afandi, membenarkan rencana pembangunan jembatan Sungai Riko sudah memasuki tahap penyesuaian desain. Tahap tersebut diperlukan untuk mendapat pembaruan agar desain jembatan sesuai dengan kondisi terkini.
“Review desain telah mendapat anggaran dari Pemprov Kaltim tahun 2026. Sedangkan estimasi biaya konstruksi sekitar Rp1,2 triliun atau alami kenaikan dari perhitungan sebelumnya,” sebutnya.
Dikatakannya, usulan jembatan Sungai Riko telah masuk pembahasan bersama pemerintah pusat, termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Bahkan selain jembatan, PPU juga mengusulkan sejumlah proyek lain seperti bendung Gerak Telake dan bendungan Lawe-Lawe.
“Arahnya untuk memperkuat pembangunan wilayah penyangga IKN. Jembatan itu memiliki bentang panjang dan pendek sekitar 1-1,5 kilometer, serta jalan dari arah Kelurahan Nenang, Penajam menuju ke Kawasan Industri Buluminung (KIN) panjang sekitar 7-8 kilometer.
“Akses utama adalah kawasan Buluminung, yang menjadi titik penting pengembangan kawasan industri. Tentu waktu tempuh dari Balikpapan - PPU menjadi semakin pendek hanya berkisar 30 hingga 40 menit saja melalui jalur darat yang memutar,” pungkasnya (EM/E-4)
PEMERINTAH Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menegaskan tidak akan melakukan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved