Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyoroti kinerja aparat sipil negara (ASN) dalam penanganan pandemi covid-19. Saat ini masih terjadi ego sektoral yang menyebabkan lambannya eksekusi kebijakan dalam penanganan pandemi.
“Kerja barengnya belum kelihatan. Masih terjadi tarik-menarik. Sehingga banyak keterlambatan,” katanya saat menerima Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui video conference, hari ini.
Lebih lanjut Ma’ruf mengakui, ada beberapa persoalan lain dalam birokrasi yang menyebabkan pelambatan ekskusi kebijakan pemerintah. Ia mencontohkan lemahnya data, kewenangan yang tumpang tindih, dan prosedur yang kurang mendukung percepatan eksekusi saat menangani pandemi.
“Soal data misalnya. Datanya masih banyak kabut. Nggak jelas,” ungkapnya.
Ia berharap KASN bisa mencari solusi untuk mengatasi problem birokrasi yang terlah menahun tersebut. “Prinsipnya saya akan mendukung perbaikan-perbaikan tersebut,” ujarnya.
Terkait dengan isu ASN dan Pilkada, Ma’ruf mengingatkan agar ASN menjaga netralitasnya dalam Pilkada 2020 maupun Pilpres. “(Ketidaknetralan) ini kayaknya penyakit yang belum sembuh,” pungkasnya. (OL-4)
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved