Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH terus menjelaskan substansi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke pemerintah daerah (pemda). Sosialisasi ini diharapkan bisa menekan kabar bohong (hoaks) menyangkut regulasi yang baru disahkan tersebut.
“Lewat pemahaman ini sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki amunisi untuk menentukan sikap. Kemudian juga mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, melainkan juga langkah-langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja ini,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi omnibus law secara virtual, kemarin.
Dalam kesempatan itu, hadir pula secara virtual Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan sejumlah pejabat lainnya.
Tito menyarankan agar materi yang berasal dari lebih dari 70 undang-undang yang digabung menjadi undang-undang ini dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan di setiap daerah.
Dengan demikian, sosialisasi regulasi ini dapat lebih efektif dalam memberikan pemahaman yang utuh terhadap pemangku kebijakan daerah serta masyarakat. Salinan UU ini juga akan disebarkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi rujukan pelaksanaan pembelajaran dan pendalaman.
Hal senada disampaikan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia menjelaskan pokok-pokok dan penyiapan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Pasalnya, tugas ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
“Tugas kita ialah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini,” jelasnya.
Mahfud menambahkan, yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo merancang UU Cipta Kerja karena perlunya terobosan dalam memangkas proses panjang meja birokrasi, terutama soal izin usaha yang terlalu berbelit. (Cah/P-1)
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved