Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat menerima apresiasi dari Badan Kepegawaian Nasional RI karena berkomitmen menjalankan manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Pemkab Raja Ampat diapresiasi juga sebagai peringkat pertama dalam ketegori penyediaan aplikasi manajemen kinerja ASN mengungguli Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua serta kota/kabupaten lain se-Papua dan Papua Barat.
"Ini adalah langkah awal dan modal kerja penting untuk Pemkab Raja Ampat melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terukur", jelas Sekda Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim di Kantor Pemkab Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (24/11).
baca juga: 10 Pejabat Pemkab Brebes Terpapar Covid-19 Usai Tour ke Bromo
Pemberian apresiasi diungkapkan BKN saat FGD hasil evaluasi pembinaan manajemen kinerja pada 17-18 November di Jakarta. Kepala BKN pun telah datang ke Raja Ampat untuk mengevaluasi komitmen tersebut dan Kabupaten Raja Ampat dinilai sangat sinergis dan dan berkomitmen penuh untuk menjalankan pelaksanaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi. (OL-3)
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Sistem pemilihan langsung merupakan hasil dari perjuangan reformasi dan tidak semestinya dihapus begitu saja.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved