Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat menerima apresiasi dari Badan Kepegawaian Nasional RI karena berkomitmen menjalankan manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Pemkab Raja Ampat diapresiasi juga sebagai peringkat pertama dalam ketegori penyediaan aplikasi manajemen kinerja ASN mengungguli Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua serta kota/kabupaten lain se-Papua dan Papua Barat.
"Ini adalah langkah awal dan modal kerja penting untuk Pemkab Raja Ampat melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terukur", jelas Sekda Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim di Kantor Pemkab Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (24/11).
baca juga: 10 Pejabat Pemkab Brebes Terpapar Covid-19 Usai Tour ke Bromo
Pemberian apresiasi diungkapkan BKN saat FGD hasil evaluasi pembinaan manajemen kinerja pada 17-18 November di Jakarta. Kepala BKN pun telah datang ke Raja Ampat untuk mengevaluasi komitmen tersebut dan Kabupaten Raja Ampat dinilai sangat sinergis dan dan berkomitmen penuh untuk menjalankan pelaksanaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi. (OL-3)
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membongkar praktik mafia di tubuh pemerintahan yang selama ini memanfaatkan sistem birokrasi untuk kepentingan pribadi.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved