Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat menerima apresiasi dari Badan Kepegawaian Nasional RI karena berkomitmen menjalankan manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Pemkab Raja Ampat diapresiasi juga sebagai peringkat pertama dalam ketegori penyediaan aplikasi manajemen kinerja ASN mengungguli Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua serta kota/kabupaten lain se-Papua dan Papua Barat.
"Ini adalah langkah awal dan modal kerja penting untuk Pemkab Raja Ampat melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terukur", jelas Sekda Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim di Kantor Pemkab Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (24/11).
baca juga: 10 Pejabat Pemkab Brebes Terpapar Covid-19 Usai Tour ke Bromo
Pemberian apresiasi diungkapkan BKN saat FGD hasil evaluasi pembinaan manajemen kinerja pada 17-18 November di Jakarta. Kepala BKN pun telah datang ke Raja Ampat untuk mengevaluasi komitmen tersebut dan Kabupaten Raja Ampat dinilai sangat sinergis dan dan berkomitmen penuh untuk menjalankan pelaksanaan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi. (OL-3)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved