Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) pada 2021 akan dinaikkan. ASN setidaknya bisa menerima gaji Rp9 juta per bulan.
"Jadi pegawai paling rendah ASN minimal Rp9 juta sampai Rp10 juta," kata Tjahjo dalam Grand Launching Wakaf Uang ASN Kementerian Agama (Kemenag), Senin, 28 Desember 2020.
Menurut dia, pemerintah juga sedang meningkatkan uang pensiun. Rencana ini akan dieksekusi melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan PT Taspen (Persero).
"Rencananya tahun ini, tapi tertunda karena pandemi Covid-19," kata dia.
Peningkatan tunjangan ini akan dinikmati 4,2 juta ASN. Kebijakan ini juga menyasar sejuta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari kalangan guru, 260 tenaga kesehatan, dan sekitar 100 ribu tenaga penyuluh.
Baca juga: Jaksa Agung Bentuk Satgas 53 untuk Perkuat Pengawasan Internal
"Mudah-mudahan lewat rekrutmen, sistem merit, tunjangan, dan sebagainya bisa tertata. Terdata berapa ASN yang kita butuhkan," ujar Tjahjo.
Tjahjo berharap ASN bisa mewakafkan sebagian uangnya untuk kebaikan. Ia mengaku tengah mencari cara agar ASN bisa berperan besar dalam perwakafan. Kemenag diharap memberikan pencerahan dan literasi kepada masyarakat agar turut terlibat dalam gerakan wakaf.
Dia bercerita sebagai menteri, gaji yang diterima mencapai Rp20 juta dengan tunjangan kinerja Rp18 juta per bulan. Itu belum termasuk tunjangan dana operasi. Saat menjadi anggota DPR, gajinya jauh lebih besar hingga Rp260 juta.
"Hari ini saya diberikan tugas sebagai pembantu Presiden Jokowi, saya sudah lepaskan diri sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Selesai tugas saya. Gaji saya sepenuhnya saya sumbangkan semua untuk kepentingan wakaf," kata Tjahjo.(OL-4)
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved