Pangkas Eselon untuk Efisiensi Anggaran

PRESIDEN Joko Widodo kembali menyatakan reformasi birokrasi pemerintahan harus terus dilakukan. Reformasi birokrasi dengan pemangkasan eselonisasi perlu terus dilakukan untuk efisiensi anggaran.

“Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan, tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat,” ungkap Presiden saat memberikan sambutan di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.

Presiden menyebutkan jumlah eselon dalam birokrasi pemerintah saat ini masih terlalu banyak. Hal itu mengakibatkan birokrasi yang panjang dan anggaran tidak efektif karena tercecer di banyak unit.

“Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi akan semakin memecah anggaran dengan unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas.”

Presiden menyatakan pemangkasan eselon akan berdampak pada efisiensi anggaran untuk membiayai program strategis. Dengan penyederhanaan birokrasi itu, imbuh Presiden, anggaran di kementerian/lembaga bisa digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Inilah yang sejak awal saya sampaikan dan inilah yang saya tidak mau. Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, relevan dengan kebutuhan nasional kita, yang menjawab kepentingan masyarakat, dan yang membawa lompatan kemajuan kita,” ucap Presiden.

Sama dengan Presiden, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut wabah covid-19 dapat dimanfaatkan menjadi momentum transformasi birokrasi. Perubahan tata kelola pemerintahan bisa membuat Indonesia semakin modern.

“Transformasi governansi publik harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Hal ini sangat diperlukan untuk membentuk birokrasi menuju Indonesia maju,” kata Ma’ruf.

Menurut dia saat ini selu- ruh negara di dunia berusaha bangkit dari pandemi covid-19. Semua negara mengakselerasi perubahan cara kerja dengan beragam penyesuaian untuk dapat berkembang. Indonesia, kata Ma’ruf, tak boleh kalah. Semua pihak harus beradaptasi. “Birokrasi harus mampu hadir dengan DNA baru yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif.” (Dhk/Mir/P-1)