Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
REFORMASI birokrasi menjadi tulang punggung keberhasilan mengatasi ketertinggalan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Selain itu, perbaikan birokrasi mendukung Indonesia menjadi negara pendapatan menengah atas (upper middle income countries). Hal tersebut, menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto, telah ditegaskan Presiden Joko Widodo pada Juli lalu.
“Pesan Presiden Jokowi sangat jelas, yakni ingin memperbaiki birokrasi agar pelayanan lebih cepat sehingga berdaya saing internasional. Semua yang dilakukan birokrasi harus dipastikan delivered dan bukan sekadar sent,” ungkapnya, Jumat (16/10), di Jakarta.
Langkah menyederhanakan birokrasi patut diapresiasi selain untuk efisiensi juga untuk mempercepat pengambilan keputusan. Pemangkasan eselon di pusat sudah berjalan dan mereka yang tidak menduduki jabatan struktural ditempatkan di jabatan fungsional.
Agus juga menilai enam bulan pandemi ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan jumlah sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan publik. Terkait dengan masalah pelayanan publik bukan semata hierarki, melainkan juga perubahan budaya melayani yang baik.
Agus menuturkan hingga kini masih banyak laporan di daerah yang mengeluhkan perizinan yang lambat atau tidak segera diproses. “Banyak izin tidak segera diberikan Kepala Dinas (eselon 2) kepada warga sebelum memberikan imbalan sejumlah uang. Para pejabat birokrasi harus melakukan perubahan mental secara signifi kan agar kepentingan warga diprioritaskan,” tegasnya.
Reformasi birokrasi itu berdampak pada peningkatan indeks efektivitas pemerintah (IE) sebesar 26 tingkat, dari posisi 121 pada 2015 menjadi
posisi 95 pada 2019, dengan skor IEP 54,8 pada skala 0-100. “Artinya kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baru tingkatan ASN Negara Penghasilan Menengah Bawah, sekelas Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Selama lima tahun mendatang, Indonesia harus tingkatkan IE 20- 21 tingkat dari skor IEP 2019, menjadi 75-76 pada 2025, yang dicapai negara-negara maju Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam,” papar mantan Komisi ASN Sofian Effendi.
Pada 2019, kekuatan ASN Indonesia terdiri dari 4.185.503 ASN dan lebih dari 2 juta pegawai honorer. Dengan jumlah pegawai ASN sebesar 6,2 juta untuk melayani 263 juta penduduk, rasio pegawai ASN/penduduk ialah 2,36%. “Artinya Indonesia kelebihan hampir 1 juta pegawai.”
Program reformasi birokrasi yang direncanakan pemerintah harus dirancang untuk mewujudkan kepemerintahan publik yang terbuka dan dinamis (open and dynamic public governance) bukan hanya birokrasi yang efektif dan efisien.
Sebelumnya, Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan-Rebiro) Dwi Wahyu Atmaji menuturkan proses transformasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) dari struktural ke fungsional ditargetkan selesai Desember 2020.
Dwi menuturkan target penyederhaan birokrasi di kementerian/lembaga baru tercapai sekitar 70%. Jabatan eselon III yang semula berjumlah 8.786, kini berkurang menjadi 5.106. Jabatan eselon IV yang semula 30.123 menjadi sekitar 19.130 dan jabatan eselon V dari semula berjumlah 19.865 menjadi 5.072. (Sru/Ind/P-5)
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mensinyalir ada pihak yang berusaha melawan dirinya setelah memutuskan efisiensi terhadap semua anggaran di kementerian dan lembaga secara besar-besaran.
Prabowo berkomitmen akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Namun, dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved