REFORMASI birokrasi menjadi tulang punggung keberhasilan mengatasi ketertinggalan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Selain itu, perbaikan birokrasi mendukung Indonesia menjadi negara pendapatan menengah atas (upper middle income countries). Hal tersebut, menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto, telah ditegaskan Presiden Joko Widodo pada Juli lalu.
“Pesan Presiden Jokowi sangat jelas, yakni ingin memperbaiki birokrasi agar pelayanan lebih cepat sehingga berdaya saing internasional. Semua yang dilakukan birokrasi harus dipastikan delivered dan bukan sekadar sent,” ungkapnya, Jumat (16/10), di Jakarta.
Langkah menyederhanakan birokrasi patut diapresiasi selain untuk efisiensi juga untuk mempercepat pengambilan keputusan. Pemangkasan eselon di pusat sudah berjalan dan mereka yang tidak menduduki jabatan struktural ditempatkan di jabatan fungsional.
Agus juga menilai enam bulan pandemi ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan jumlah sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan publik. Terkait dengan masalah pelayanan publik bukan semata hierarki, melainkan juga perubahan budaya melayani yang baik.
Agus menuturkan hingga kini masih banyak laporan di daerah yang mengeluhkan perizinan yang lambat atau tidak segera diproses. “Banyak izin tidak segera diberikan Kepala Dinas (eselon 2) kepada warga sebelum memberikan imbalan sejumlah uang. Para pejabat birokrasi harus melakukan perubahan mental secara signifi kan agar kepentingan warga diprioritaskan,” tegasnya.
Reformasi birokrasi itu berdampak pada peningkatan indeks efektivitas pemerintah (IE) sebesar 26 tingkat, dari posisi 121 pada 2015 menjadi
posisi 95 pada 2019, dengan skor IEP 54,8 pada skala 0-100. “Artinya kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baru tingkatan ASN Negara Penghasilan Menengah Bawah, sekelas Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Selama lima tahun mendatang, Indonesia harus tingkatkan IE 20- 21 tingkat dari skor IEP 2019, menjadi 75-76 pada 2025, yang dicapai negara-negara maju Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam,” papar mantan Komisi ASN Sofian Effendi.
Pada 2019, kekuatan ASN Indonesia terdiri dari 4.185.503 ASN dan lebih dari 2 juta pegawai honorer. Dengan jumlah pegawai ASN sebesar 6,2 juta untuk melayani 263 juta penduduk, rasio pegawai ASN/penduduk ialah 2,36%. “Artinya Indonesia kelebihan hampir 1 juta pegawai.”
Program reformasi birokrasi yang direncanakan pemerintah harus dirancang untuk mewujudkan kepemerintahan publik yang terbuka dan dinamis (open and dynamic public governance) bukan hanya birokrasi yang efektif dan efisien.
Sebelumnya, Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmenpan-Rebiro) Dwi Wahyu Atmaji menuturkan proses transformasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) dari struktural ke fungsional ditargetkan selesai Desember 2020.
Dwi menuturkan target penyederhaan birokrasi di kementerian/lembaga baru tercapai sekitar 70%. Jabatan eselon III yang semula berjumlah 8.786, kini berkurang menjadi 5.106. Jabatan eselon IV yang semula 30.123 menjadi sekitar 19.130 dan jabatan eselon V dari semula berjumlah 19.865 menjadi 5.072. (Sru/Ind/P-5)
