Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
AKTIVIS 1998 sekaligus pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Rocky menyampaikan pandangannya tersebut dalam acara diskusi dan sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertajuk “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Rabu (21/5).
“Presiden sedang bergerak ke arah paradigma baru ekonomi. pertanyaannya, dia mau gak meninggalkan yang lama? Kita mau coba lihat itu. Kalau soal demokrasi ekonomi mengarah pada sosialisme, saya tanya sekarang, yang ngerti tentang sosialisme di dalam pengertian akademis beraoa orang, termasuk yang ada di kabinet,” ungkapnya.
Menurut Rocky, kata “reformasi” yang muncul pada pergolakan demonstrasi 1998 menumbangkan pemerintahan Soeharto adalah pilihan yang paling lemah karena sejatinya ada keinginan untuk “revolusi,” namun terhalang oleh ketakutan akan perubahan total.
“Dari Orde Baru ke Orde Reformasi pasca 1998 sampai kini struktur dan kekuasaan politik berubah drastis, namun struktur ekonomi hanya sedikit bertambah kelas menengah. Segelintir orang masih tetap menguasai ekonomi,” ujar Rocky.
Pada forum tersebut, Rocky secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi bersistem sosialis, sebuah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, dengan tujuan pemerataan kesejahteraan.
Ia juga mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan hal serupa saat mereka berdiskusi tiga atau empat tahun lalu.
“Kita inginkan sosialisme (ekonomi). Ini momentum Prabowo untuk ekonomi politik,” tegas Rocky.
Selain itu, Rocky melihat bahwa perombakan kabinet sebagai peluang bagi pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan visi ekonomi sosialis ini. “Perombakan kabinet memungkinkan kita bersosialisme,” tegasnya.
Lebih jauh, Rocky percaya bahwa momentum 27 tahun reformasi menjadi titik balik agar pemerintah saat ini dapat mendisiplinkan “segelintir penguasa ekonomi” dan mengembalikan apa yang didapat dengan cara tidak lazim, demi kemakmuran dan kemajuan rakyat secara menyeluruh.
Rocky juga menekankan apabila Prabowo serius menginginkan transformasi baru dalam pemerintahannya, maka ia harus melengkapi infrastruktur politiknya dengan ideologi yang sejalan.
"Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Kan kita nggak mungkin minta menteri bunuh diri meninggalkan kabinet,” ujarnya.
Rocky lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya peran perubahan ideologi yang menyeluruh. Dikatakan bahwa transformasi yang diharapkan tidak akan tercapai secara utuh bila tidak didukung kekuatan ideologi.
“Reshuffle kabinet artinya reshuffle cara berpikir para menteri tentang kebijakan ekonomi Prabowo,” tandasnya. (Dev/M-3)
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
Selain mengikuti langkah dan irama Presiden Prabowo, dia juga berharap agar para menteri dapat menunjukkan kinerja yang lebih produktif.
Pernyataan tersebut merespons kemungkinan rencana Partai NasDem akan mengisi kursi Kabinet Merah Putih yang kosong apabila terdapat rencana perubahan susunan.
Dia menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk soal waktu perombakan kabinet menjadi ranah Kepala Negara
Lebih dari 50% total kekayaan Rosan berasal dari tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan Rosan tersebar di 26 titik mencapai Rp511 miliar.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved