Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVIS 1998 sekaligus pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Rocky menyampaikan pandangannya tersebut dalam acara diskusi dan sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertajuk “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Rabu (21/5).
“Presiden sedang bergerak ke arah paradigma baru ekonomi. pertanyaannya, dia mau gak meninggalkan yang lama? Kita mau coba lihat itu. Kalau soal demokrasi ekonomi mengarah pada sosialisme, saya tanya sekarang, yang ngerti tentang sosialisme di dalam pengertian akademis beraoa orang, termasuk yang ada di kabinet,” ungkapnya.
Menurut Rocky, kata “reformasi” yang muncul pada pergolakan demonstrasi 1998 menumbangkan pemerintahan Soeharto adalah pilihan yang paling lemah karena sejatinya ada keinginan untuk “revolusi,” namun terhalang oleh ketakutan akan perubahan total.
“Dari Orde Baru ke Orde Reformasi pasca 1998 sampai kini struktur dan kekuasaan politik berubah drastis, namun struktur ekonomi hanya sedikit bertambah kelas menengah. Segelintir orang masih tetap menguasai ekonomi,” ujar Rocky.
Pada forum tersebut, Rocky secara gamblang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi bersistem sosialis, sebuah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, dengan tujuan pemerataan kesejahteraan.
Ia juga mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan hal serupa saat mereka berdiskusi tiga atau empat tahun lalu.
“Kita inginkan sosialisme (ekonomi). Ini momentum Prabowo untuk ekonomi politik,” tegas Rocky.
Selain itu, Rocky melihat bahwa perombakan kabinet sebagai peluang bagi pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan visi ekonomi sosialis ini. “Perombakan kabinet memungkinkan kita bersosialisme,” tegasnya.
Lebih jauh, Rocky percaya bahwa momentum 27 tahun reformasi menjadi titik balik agar pemerintah saat ini dapat mendisiplinkan “segelintir penguasa ekonomi” dan mengembalikan apa yang didapat dengan cara tidak lazim, demi kemakmuran dan kemajuan rakyat secara menyeluruh.
Rocky juga menekankan apabila Prabowo serius menginginkan transformasi baru dalam pemerintahannya, maka ia harus melengkapi infrastruktur politiknya dengan ideologi yang sejalan.
"Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Kan kita nggak mungkin minta menteri bunuh diri meninggalkan kabinet,” ujarnya.
Rocky lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya peran perubahan ideologi yang menyeluruh. Dikatakan bahwa transformasi yang diharapkan tidak akan tercapai secara utuh bila tidak didukung kekuatan ideologi.
“Reshuffle kabinet artinya reshuffle cara berpikir para menteri tentang kebijakan ekonomi Prabowo,” tandasnya. (Dev/M-3)
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama pejabat teras partainya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini.
Hasan Nasbi mengungkapkan, Kabinet Merah Putih yang berada di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto cukup solid dan kompak.
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
Selain mengikuti langkah dan irama Presiden Prabowo, dia juga berharap agar para menteri dapat menunjukkan kinerja yang lebih produktif.
Pernyataan tersebut merespons kemungkinan rencana Partai NasDem akan mengisi kursi Kabinet Merah Putih yang kosong apabila terdapat rencana perubahan susunan.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
PDIP yang konsisten menolak usulan pilkada dipilih DPRD akan mendapatkan nilai tambah di mata publik.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyitaan 4-5 juta hektare lahan sawit ilegal pada 2026, melengkapi 4 juta hektare yang telah disita sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved