Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat. Salah satunya posisi menteri yang kerap membuat gaduh akan rentan untuk dicopot.
Ia menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
“Jadi indikatornya sih ini aja. Bikin gaduh sama tidak bisa memanage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?,” ujar Hensa.
Hensa mencontohkan kasus pergantian Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang digantikan Brian Yuliarto. Menurutnya, Satryo diganti karena memenuhi dua kriteria tersebut.
“Yang pertama adalah Pak Prabowo itu enggak suka menteri yang gaduh. Waktu itu kan Mendikti bikin gaduh. Demo di mana-mana, kemudian ada isu bahwa bayaran kuliah UKT itu bakal naik gara-gara efisiensi. Terus yang kedua, tidak bisa memanage stakeholdernya. Waktu itu stakeholdernya Pak Menteri siapa? Ya itu karyawan di kementeriannya saja demo saat itu,” jelasnya.
Terkait dengan posisi PDI Perjuangan, ia memprediksi akan tetap berada di luar kabinet Prabowo-Gibran. Meski isu bergabungnya PDI-P ke pemerintahan kerap muncul, ia menegaskan bahwa partai tersebut telah mendapatkan posisi strategis di luar kabinet.
“Memang tidak berada di jajaran menteri, tapi dia berada di posisi-posisi yang sudah ditempati oleh PDI Perjuangan sebelumnya. Dan itu tidak diganggu oleh Pak Prabowo kan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, Puan Maharani tetap menjabat sebagai Ketua DPR, serta posisi PDI-P di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah duta besar.
“Misalnya, Puan Maharani tetap jadi Ketua DPR, ya oke ada undang-undang MD3-nya, tapi faktanya tetap Puan yang menjadi ketua. Terus kemudian di BPK juga ada, Dubes juga ada,” lanjut Hensa.
Hensa menilai posisi ini tercipta berkat hubungan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang terlihat semakin membaik saat ini.
“Ini mungkin berkah persahabatan antara Prabowo dan Ibu Megawati ya, jadi maksud saya ya memang tidak terlihat masuk ke pemerintahan, tapi kenikmatannya tidak diambil gitu oleh Pak Prabowo,” tegasnya. (Ykb/P-1)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Prabowo Subianto membangun gedung MUI di Bundaran HI yang merupakan cagar budaya
PETINGGI Al-Azhar Kairo menyampaikan apresiasi tinggi kepada Indonesia atas komitmen dalam percepatan dan pengembangan SDM unggul yang moderat
Presiden Prabowo siapkan lahan 4.000 m2 di Bundaran HI untuk gedung MUI 40 lantai. Simak fakta lokasi dan fasilitasnya di sini.
PRESIDEN Prabowo mengatakan peran strategis NU berperan dalam menjaga pilar kebangsaan melalui persatuan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved