Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi menanggapi beredarnya rekaman suara yang diduga dirinya menuding Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Budi Gunawan (BG) sebagai pihak yang menyeret namanya dalam kasus judi online (judol).
Budi mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. "Saya harap masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi atau isu yang tengah beredar di media sosial," ujar Budi saat dikonfirmasi, Jumat (23/5).
Ia menegaskan saat ini tengah memfokuskan diri untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Budi menyebut program tersebut sebagai salah satu prioritas utama pemerintah. "Kami fokus dan konsentrasi untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat," tegasnya.
Lebih lanjut, Budi meminta semua pihak agar tidak mengganggu kinerjanya. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan dan kepentingan masyarakat luas.
Sebelumnya, beredar sebuah rekaman suara yang diduga berasal dari Budi Arie. Dalam rekaman tersebut, ia menyebut nama Budi Gunawan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pihak yang berada di balik keterlibatannya dalam kasus judi online. (Bob/P-2)
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan.
Menko Polkam Budi Gunawan memastikan bahwa melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan melaksanakan sinergi berkelanjutan.
Pemblokiran itu dilakukan lantaran rekening yang tidak aktif rawan dipakai pihak-pihak tertentu untuk perbuatan kriminal.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan jalur pendakian Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, telah ditutup total.
PROGRAM Sekolah Rakyat bagi masyarakat tidak mampu resmi dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Sekolah Rakyat disebut berguna untuk penguatan kualitas SDM dan ideologi Pancasila.
Pihaknya bersama dengan beberapa Kementerian/Lembaga juga masih berupaya memetakan implikasi dari putusan MK.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved