NasDem: Bendera One Piece Ekspresi Politik yang Salah Alamat

KETUA DPP Partai NasDem Willy Aditya menanggapi fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi ala manga One Piece yang terjadi belakangan ini di sejumlah daerah di Indonesia. 

Menurutnya, fenomena ini adalah bentuk ekspresi politik dari sebagian kelompok masyarakat, terutama kalangan muda, namun sayangnya diarahkan ke sasaran yang tidak tepat.

“Ini adalah ekspresi politik yang sayangnya salah alamat. Gugatan terhadap pemerintah jangan sampai mengurangi patriotisme atau rasa cinta Tanah Air,” ujar Willy melalui keterangannya, Sabtu (2/8).

Baca juga : Fenomena One Piece, Menko Polkam: Boleh selama tidak Mencederai Simbol Negara

Willy menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam membedakan antara negara dan pemerintah.

“Gugatannya ditujukan terhadap pemerintah, tapi yang kena adalah negara. Ini menunjukkan kurangnya literasi sebagian anak bangsa tentang mana negara, mana pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Willy menjelaskan bahwa pengibaran bendera One Piece tidak bisa disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara, apalagi tidak tergolong dalam bendera terlarang seperti bendera separatis atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca juga : Tak Persoalkan Bendera One Piece, PDIP: Bentuk Kritik Sosial

“Selama tidak melecehkan Merah Putih, misalnya menempelkan simbol One Piece di atasnya, maka itu bukan pelanggaran serius. Saya lihat juga posisinya di bawah Merah Putih,” katanya.

Willy pun mengajak publik untuk menyikapi fenomena ini secara proporsional. Semua dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran tertentu.

“Membunuh nyamuk tidak perlu menggunakan granat atau mesiu. Responsnya harus tetap proporsional. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu dia juga menggarisbawahi bahwa ekspresi seperti ini biasanya muncul dari kalangan muda yang penuh energi, idealisme, dan keberanian menggugat ketidakadilan. Namun, menurutnya, semangat itu sering kali tidak dibarengi dengan nalar yang cukup. “Ekspresinya jadi sporadis, meskipun genuine dan unik,” ujarnya.

Willy menekankan bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya. Jika itu bisa diwujudkan, maka ekspresi semacam ini akan kehilangan gaungnya.

“Kalau negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tak akan digubris, karena gugatan itu tak relevan,” ucapnya.

Meski begitu, ia menolak gagasan untuk merespons aksi ini dengan tindakan represif atau bahkan ajakan dialog langsung kepada pelaku pengibaran. “Fenomena semacam ini cukup dicermati dan dipahami. Jangan justru terjebak dalam provokasi,” jelasnya.

Willy juga mengajak semua pihak untuk memperbaiki kanal-kanal dialog di dalam kehidupan berbangsa. “Kalau tidak ada dialog, itu bukan bernegara, tapi berkuasa. Jangan-jangan ini muncul karena ruang-ruang dialog tersumbat,” tandasnya. (Faj/P-2)