Ruang Digital Jadi Arena Pertarungan Makna tentang Papua

MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.

‎"Pertarungan wacana Papua dalam Pemilu 2019 dan 2024 di Twitter atau X mengalami polarisasi tajam antara narasi pro-NKRI dan Papua Merdeka. Dengan pergeseran dominasi dari aktor formal ke akun nonformal dan anonim yang sangat viral pada 2024," papar jurnalis Metro TV Kennorton Hutasoit saat Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (6/8).

‎Sidang promosi doktor itu diketuai Dadang Sugiana dan ketua promotor Suwandi Sumartias serta anggota Dadang Rahmat Hidayat. Selain itu juga dihadiri representasi guru besar Eni Maryani dan oponen ahli yang terdiri atas Atwar Bajari, Evie Ariadne Shinta Dewi, dan Agus Rahmat.

Baca juga : X Hadirkan Label Khusus untuk Menandai Akun Parodi

Berdasarkan penelitiannya, Kennorton mendapati bahwa media online telah turut mereproduksi narasi hegemonik negara. Adapun media sosial menjadi ruang artikulatif yang memperlihatkan politik identitas dan trauma kolektif orang Papua.

"Di sinilah muncul bentuk baru partisipasi politik digital berupa connective action yang berkembang karena kemajuan teknologi, ketidakadilan struktural, serta peran diaspora Papua di ranah global," ujar Kennorton.

Media sosial, papar Kennorton, bukan ruang netral melainkan arena artikulatif dan kontestatif antara narasi pro-NKRI dan pro-kemerdekaan Papua.

Baca juga : Puluhan Universitas di Jerman Tidak Mau Lagi Gunakan X

"Di dalamnya berlangsung pertarungan simbol, memori, dan kuasa, yang memperlihatkan politik identitas dan trauma kolektif sebagai fondasi utama narasi Papua," katanya.

Dia memprediksi, ruang digital akan menjadi arena utama pertarungan makna tentang Papua. Konflik bersenjata, lanjutnya, bisa ditekan. Akan tetapi, konflik narasi akan terus mengeras.
‎Gerakan separatis, imbuhnya, akan semakin mengglobal menggunakan solidaritas digital dan platform internasional.

‎"Negara akan dihadapkan pada pilihan akan terus menggunakan narasi tunggal yang hegemonik atau mulai membuka ruang untuk dialog, memproduksi narasi tandingan yang berbasis hak asasi dan penghormatan identitas. Jika narasi tidak segera dikembalikan pada keadilan dan kemanusiaan, wacana Papua merdeka akan terus menguat menuju kenyataan," katanya.

Sehingga, Kennorton merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan komunikasi publik yang berbasis analisis data media digital yakni media online dan media sosial serta lebih responsif terhadap dinamika opini publik di ruang digital. 

"Diperlukan strategi komunikasi digital yang tidak hanya reaktif atau klarifikasi, tetapi proaktif dan partisipatif dengan melibatkan orang asli Papua (OAP) sebagai aktor utama narasi NKRI," katanya.

Selain itu, dia mendorong pembentukan tim dplomasi digital Papua. Mengingat narasi Papua merdeka banyak dibentuk oleh aktor diaspora melalui platform digital global, sehingga diperlukan pembentukan tim diplomasi digital berbasis lokal dan diaspora pro-NKRI.
‎Selain itu, penguatan narasi pembangunan yang afektif dan partisipatif.

"Pemerintah perlu membangun narasi pembangunan yang tidak sekadar berbasis angka infrastruktur, tetapi menyentuh dimensi identitas dan keadilan sosial. Kampanye komunikasi publik sebaiknya menyertakan cerita-cerita personal warga Papua yang berhasil, keterlibatan tokoh lokal dalam pembangunan, serta simbol-simbol kultural Papua sebagai bagian dari NKRI," papar dia.

‎Selain itu, lanjutnya, bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi akun penyebar disinformasi secara strategis dan mendorong amplifikasi narasi positif dari Papua melalui program kreator lokal.

"Dan meningkatkan literasi digital masyarakat Papua agar tidak terjebak dalam wacana manipulatif," ungkap dia.(H-3)