Peringati 27 Tahun Lengsernya Soeharto, Aktivis 98 Gelar Sarasehan Lintas Generasi

Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi dengan tema Dari Demokrasi Politik menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi. Kegiatan tersebut bakal digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu 21 Mei 2025. Sebagai iformasi, 21 Mei merupakan hari ketika Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati Reformasi 1998 Eli Salomo mengatakan pihaknya mengundang seluruh aktivis lintas generasi untuk ambil bagian dalam saresahan, bahkan juga Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani dan tokoh aktivis senior Hariman Siregar. Sejumlah pembicara telah dipastikan hadir, seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

Eli mengatakan acara Sarasehan Aktivisi Lintas Generasi memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan. Menurutnya, Reformasi 1998 telah menjadi bagian dari jejak sejarah Indonesia. 27 tahun lalu, 21 Mei 1998 adalah hari Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun menyatakan berhenti sebagai Presiden. Indonesia kemudian berubah dari sistem yang otoriter menjadi menganut sistem demokrasi. 

Baca juga : Keluarkan Maklumat Kebangsaan, Aktivis 98 Tolak Kembalinya Orba hingga KKN

"Kami menilai sepanjang  27 tahun reformasi itu, Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Eli melalui keterangannya, Senin (19/5).

Eli menilai rakyat sudah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi yang dibajak oleh pemodal. Ia memandang demokrasi politik yang telah dicapai tersebut harus menjadi modal dasar dalam melakukan akselerasi demokrasi ekonomi. 

"Namun, ibarat lokomotif yang menarik gerbong sejarah, kita membutuhkan transformasi demokrasi ekonomi untuk menjamin akses seluruh rakyat terhadap sumber-sumber kekayaan untuk hajat hidup orang banyak," katanya. 

Lebih lanjut, Eli mengungkapkan reformasi 1998 juga telah mengundang datangnya liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan penandatanganan Letter Of Intent (LOI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF. 

"Masuknya IMF dengan LOI ketika itu menuai banyak kritik. Pendapat sejumlah pakar ekonomi politik menilai telah menjaukan gerbong demokratisasi ekonomi dari lokomotif penggerak sejarah peradaban bangsa," katanya. (E-3)