Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Termasuk penyederhanaan eselonisasi untuk efisiensi anggaran negara.
"Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan, tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/8).
Kepala Negara menyebut jumlah eselon dalam pemerintahan terlalu banyak. Hal itu mengakibatkan birokrasi yang panjang dan anggaran tidak efektif karena tersebar di banyak unit.
Baca juga: Presiden Ingatkan Tata Kelola Pemerintahan Harus Efisien
"Terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi. Semakin memecah anggaran dengan unit-unit yang kecil. Sulit pengawasannya dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja," pungkas Jokowi.
Presiden menilai pemangkasan eselon akan menghasilkan efisiensi anggaran untuk pembiayaan program strategis. Dengan penyederhanaan birokrasi, lanjut dia, anggaran di kementerian atau Lembaga (K/L) bisa digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca juga: Setiap Pekan, Pemerintah Transfer BLT ke 2,5 Juta Pekerja
"Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita. Menjawab kepentingan masyarakat dan membawa lompatan kemajuan," kata Presiden.
Sebelumnya, kebijakan pemangkasan eselon sudah diungkapkan Jokowi sejak tahun lalu. Pemangkasan menjadi salah satu program reformasi birokrasi pada periode kedua pemerintahannya.(OL-11)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved