Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Termasuk penyederhanaan eselonisasi untuk efisiensi anggaran negara.
"Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan, tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/8).
Kepala Negara menyebut jumlah eselon dalam pemerintahan terlalu banyak. Hal itu mengakibatkan birokrasi yang panjang dan anggaran tidak efektif karena tersebar di banyak unit.
Baca juga: Presiden Ingatkan Tata Kelola Pemerintahan Harus Efisien
"Terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi. Semakin memecah anggaran dengan unit-unit yang kecil. Sulit pengawasannya dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja," pungkas Jokowi.
Presiden menilai pemangkasan eselon akan menghasilkan efisiensi anggaran untuk pembiayaan program strategis. Dengan penyederhanaan birokrasi, lanjut dia, anggaran di kementerian atau Lembaga (K/L) bisa digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca juga: Setiap Pekan, Pemerintah Transfer BLT ke 2,5 Juta Pekerja
"Saya minta agar anggaran digunakan untuk membiayai program yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan nasional kita. Menjawab kepentingan masyarakat dan membawa lompatan kemajuan," kata Presiden.
Sebelumnya, kebijakan pemangkasan eselon sudah diungkapkan Jokowi sejak tahun lalu. Pemangkasan menjadi salah satu program reformasi birokrasi pada periode kedua pemerintahannya.(OL-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved