Selasa 29 Desember 2020, 20:30 WIB

Pengamat: Ada Anomali Reformasi Birokrasi Di Arsip Nasional RI

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pengamat: Ada Anomali Reformasi Birokrasi Di Arsip Nasional RI

Dok: ANRI
Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DIREKTUR Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengungkap adanya anomali birokrasi di institusi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Adib membeberkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala ANRI M Taufik sudah menjabat hampir dua tahun. Yang mengherankan, ungkap Adib, status M Taufik merupakan pejabat Fungsional Arsiparis Utama yang hanya bisa ditunjuk untuk mengemban tugas jabatan setingkat Eselon II

"Anomalinya itu, jika mengacu kepada Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara 2/2019 pejabat fungsional utama dapat ditunjuk sebagai Plt untuk jabatan setingkat Eselon II, bukan setingkat kepala," kata Adib dalam keteranganya, Selasa (29/12).

Disisi lain, sambung Adib, dari sisi usia M Taufik sudah tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural. Dan parahnya lagi, masa waktu Pelaksana Tugas (Plt) hanya diperbolehkan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

"Tapi M Taufik, sudah menjabat sebagai Plt Kepala ANRI sejak Juli 2019 hingga saat ini. Hampir dua tahun, aneh ini," tegas Adib.

Adib berpandangan, rangkaian persoalan itu seolah mengkonfirmasi bahwa peraturan perundang-undangan, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas dan mental aparatur yang menjadi fokus reformasi birokrasi.

"Persoalan diatas ancaman serius, ironisnya persoalan tersebut terjadi di ANRI yang berada di bawah koordinasi Kemenpan RB, untuk itu Kemenpan RB perlu turun tangan mengevaluasi hal ini, jika dibiarkan menjadi preseden buruk bagi Kemenpan RB dan pukulan telak bagi program reformasi birokrasi nasional yang selama ini digaungkan," pungkas Adib. (OL-13)

Baca Juga: Jokowi Minta Reformasi Birokrasi Dipercepat

Baca Juga

dok.Ant

Pencabutan Perizinan Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan harus Transparan

👤Denny Susanto 🕔Minggu 23 Januari 2022, 09:35 WIB
KEBIJAKAN pemerintah mencabut ribuan izin sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan alasan menata kelola sumber daya alam...
Ist

LPOI-LPOK Dukung Pengadaan Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:25 WIB
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi...
DOK MI

Golkar Berpeluang Usung Anies-Airlangga

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:15 WIB
PELUANG Partai Golkar untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya