Selasa 01 Desember 2020, 18:50 WIB

Jokowi Lanjutkan Pembubaran Lembaga Negara

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Jokowi Lanjutkan Pembubaran Lembaga Negara

Dok MI
.

 

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membuka kemungkinan pembubaran lembaga nonstruktural lain di masa depan.

Menurut Tjahjo, kementerian yang dipimpinnya sudah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas keberadaan seluruh lembaga yang ada.

"Oleh karena itu, ke depan dimungkinkan untuk bisa diajukan kembali pengintegrasian LNS ke dalam kementerian/lembaga yang bersesuaian. Hal tersebut juga memberartikan strategi dari pada Presiden lewat visi misi beliau dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang ada," ujar Tjahjo dalam konfrensi pers daring yang dihelat Kemenpan RB, Selasa (1/12).

Tjahjo mengatakan reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan dan pemangkasan birokrasi, namun juga mengevaluasi efektivitas lembaga nonstruktural baik yang berdasar perpres, inpres, maupun undang-undang.

"Ini pelaksaanaan agenda reformasi birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah ataupun mempercepat proses pengambilan keputusan," jelasnya.

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai hari ini, Tjahjo menyebut sudah ada 37 lembaga yang dibubarkan dengan mengintegrasikan tugas dan fungsi. Jumlah tersebut termasuk dengan 10 LNS yang dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 112/2020.

"Saya kira reformasi birokrasi tidak semata-mata dari aspek lembaganya saja, tidak semata-mata dari aspek menyederhanakan birokrasikan saja. Tapi intinya, ending-nya, untuk memudahkan perizinan investasi, sebagaimana Undang-Undang Ciptaker yang sudah diputuskan dengan DPR, yang kedua juga berkaitan dengan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat," pungkas politisi PDIP itu. (OL-8)

 

Baca Juga

MI/Susanto

Inilah Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law

👤Mediaindonesia 🕔Jumat 03 Desember 2021, 20:33 WIB
Membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di...
Mi/Ilham

Pengamat Sebut Kapolda-Kapolres Sowan ke Ormas Karena Pragmatis 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 03 Desember 2021, 19:36 WIB
Pasalnya, setiap kasatwil baru mengharapkan tidak ada perubahan kamtibmas yang substansial di wilayahnya. Sebab itu, ormas didekati agar...
 ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Dilaporkan ke Kejagung Terkait Kasus Tanjungbalai

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 03 Desember 2021, 18:32 WIB
Lili dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya