MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membuka kemungkinan pembubaran lembaga nonstruktural lain di masa depan.
Menurut Tjahjo, kementerian yang dipimpinnya sudah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas keberadaan seluruh lembaga yang ada.
"Oleh karena itu, ke depan dimungkinkan untuk bisa diajukan kembali pengintegrasian LNS ke dalam kementerian/lembaga yang bersesuaian. Hal tersebut juga memberartikan strategi dari pada Presiden lewat visi misi beliau dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang ada," ujar Tjahjo dalam konfrensi pers daring yang dihelat Kemenpan RB, Selasa (1/12).
Tjahjo mengatakan reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan dan pemangkasan birokrasi, namun juga mengevaluasi efektivitas lembaga nonstruktural baik yang berdasar perpres, inpres, maupun undang-undang.
"Ini pelaksaanaan agenda reformasi birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah ataupun mempercepat proses pengambilan keputusan," jelasnya.
Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai hari ini, Tjahjo menyebut sudah ada 37 lembaga yang dibubarkan dengan mengintegrasikan tugas dan fungsi. Jumlah tersebut termasuk dengan 10 LNS yang dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 112/2020.
"Saya kira reformasi birokrasi tidak semata-mata dari aspek lembaganya saja, tidak semata-mata dari aspek menyederhanakan birokrasikan saja. Tapi intinya, ending-nya, untuk memudahkan perizinan investasi, sebagaimana Undang-Undang Ciptaker yang sudah diputuskan dengan DPR, yang kedua juga berkaitan dengan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat," pungkas politisi PDIP itu. (OL-8)
