Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan (PKS) sudah diusulkan sejak 2016 silam.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menghentikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.
Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menjelaskan perbaikan salah ketik UU Ciptaker akan dilakukan melalui mekanisme Distribusi II.
UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) tidak mengatur dengan tegas perbaikan undang-undang setelah diundangkan
KESALAHAN pengetikan dalam UU Cipta Kerja yang sudah diteken Presiden masih dapat diperbaiki. DPR dapat melakukan legislative review terhadap UU tersebut karena bukan subtantif.
Willy menuturkan, meski jumlah halaman berubah naskah RUU Ciptaker tidak mengalami perubahan substansial
"Iya besok akan diserahkan ke presiden," ungkap Wakil Ketua Baleg dari Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/10).
DPR, Senin (5/10/2020), telah mengetokkan palu tanda disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU.
Sedari awal, buruh memang telah mendapatkan tempat spesial dalam telaah politisideologis yang memungkinkan mereka selalu ambil bagian dalam dinamika sosial dan politik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Penolakan itu disebut sebagai gimik belaka.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengakui jika yang paling berat untuk diperdebatkan itu adalah klaster ketenagakerjaan.
Sejumlah perluasan kewenangan kejaksaan yang diusulkan untuk diatur di dalam revisi UU Kejaksaan, termasuk penyadapan, mendapatkan sorotan.
Ada tiga rute revisi yang mungkin dilakukan, yaitu revisi cara biasa, model omnibus law, dan terakhir perppu.
Semua daftar RUU Prioritas yang sudah di usulkan semestinya segera dibahas secara efektif.
Kebijakan ketenagakerjaan selama ini terlalu rekstriktif. Ketentuan itu yang mestinya bisa diurai RUU Ciptaker untuk memperluas lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses 9 Oktober 2020," kata Anggota Baleg Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Penetapan definisi kawasan strategis harus berkaca dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang juga akan diharmonisasi dalam RUU Cipta Kerja.
DPD meminta jumlah daerah yang menjadi sampel dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Cipta Kerja diperbanyak.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved