Berita Terbaru Baleg DPR RI Hari Ini

DPR Merespons Dinamika Publik

Kita memprioritaskan RUU 2020.

Kejar Kualitas Legislasi, bukan Kuantitas

Legislator perlu fokus pada RUU mendesak seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Wabah Penyakit, dan RUU PKS.

RUU Tertunda Menjadi Prioritas

Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.

Baleg Prioritaskan RUU yang Tertunda di 2020

Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Soal RUU P-KS, Aliansi Perempuan Masih Berharap pada DPR

RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan (PKS) sudah diusulkan sejak 2016 silam.

DPR Setop Bahasan RUU Ketahanan Keluarga

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menghentikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga.

Begini Mekanisme Perbaikan Salah Ketik UU Ciptaker

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menjelaskan perbaikan salah ketik UU Ciptaker akan dilakukan melalui mekanisme Distribusi II.

Baleg Sebut Perbaikan UU diperbolehkan Asal tak Ubah Substansi

UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) tidak mengatur dengan tegas perbaikan undang-undang setelah diundangkan

Legislator: Salah Ketik UU Cipta Kerja Bukan Subtantif

KESALAHAN pengetikan dalam UU Cipta Kerja yang sudah diteken Presiden masih dapat diperbaiki. DPR dapat melakukan legislative review terhadap UU tersebut karena bukan subtantif.

Jumlah Halaman RUU Ciptaker Berubah, Baleg: Subtansi Tidak Berubah

Willy menuturkan, meski jumlah halaman berubah naskah RUU Ciptaker tidak mengalami perubahan substansial

Besok, Naskah Final RUU Ciptaker diserahkan ke Presiden

"Iya besok akan diserahkan ke presiden," ungkap Wakil Ketua Baleg dari Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/10).

Omnibus Law, Satu Terobosan Hukum Modern

DPR, Senin (5/10/2020), telah mengetokkan palu tanda disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU.

Yang Sayang Dilewatkan dari UU Cipta Kerja

Sedari awal, buruh memang telah mendapatkan tempat spesial dalam telaah politisideologis yang memungkinkan mereka selalu ambil bagian dalam dinamika sosial dan politik.

Penolakan UU Cipta Kerja Oleh PKS dan Demokrat, Gimik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Penolakan itu disebut sebagai gimik belaka.

RUU Cipta Kerja Dapat Cegah Tindak Koruptif Aparat Soal Perizinan

Ketua Baleg DPR RI  Supratman Andi Agtas mengakui jika yang paling berat untuk diperdebatkan itu adalah klaster ketenagakerjaan.

Revisi UU, Perluasan Kewenangan Kejaksaan Dinilai Berlebihan

Sejumlah perluasan kewenangan kejaksaan yang diusulkan untuk diatur di dalam revisi UU Kejaksaan, termasuk penyadapan, mendapatkan sorotan.

Revisi UU BI Bergantung Pemerintah

Ada tiga rute revisi yang mungkin dilakukan, yaitu revisi cara biasa, model omnibus law, dan terakhir perppu.

Baleg DPR Usul Revisi UU LLAJ Masuk Prolegnas Prioritas 2020-2021

Semua daftar RUU Prioritas yang sudah di usulkan semestinya segera dibahas secara efektif.

Tim Perumus RUU Ciptaker Libatkan Serikat Pekerja

Kebijakan ketenagakerjaan selama ini terlalu rekstriktif. Ketentuan itu yang mestinya bisa diurai RUU Ciptaker untuk memperluas lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Akhir September, RUU Ciptaker Rampung

"Perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses 9 Oktober 2020," kata Anggota Baleg Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Siapa Sebenarnya Provinsi Berkinerja Terbaik?

Paradoks Buku Indonesia, Tanggapan untuk Willy Aditya

80 Tahun Kemerdekaan, Kemandirian Pertahanan di Pulau Besar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia