Kamis 22 Oktober 2020, 18:50 WIB

Jumlah Halaman RUU Ciptaker Berubah, Baleg: Subtansi Tidak Berubah

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Jumlah Halaman RUU Ciptaker Berubah, Baleg: Subtansi Tidak Berubah

MI/SUSANTO
Wakil Ketua Baleg Willy Aditya

 

DPR kembali memberi penjelasan terkait perubahan jumlah halaman naskah Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya menjelaskan perubahan jumlah halaman dari 812 halaman menjadi 1.187 halaman dikarenakan adanya penyesuaian format penulisan tata naskah RUU yang akan ditandangani oleh presiden.

"Mulai dari jenis kertas yang bertanda resmi kop kepresidenan, margin, kiri-kanan dan atas-bawah, jarak spasi antar pasal/ayat, hingga penulisan kalimat awal halaman selanjutnya pada setiap akhir kalimat halaman di depannya, pada pojok kanan bawah," ujar Willy saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/10).

Willy menuturkan, meski jumlah halaman berubah naskah RUU Ciptaker tidak mengalami perubahan substansial. Terkait hilangnya pasal 46 tentang migas, Willy menjelaskan pasal tersebut dicabut atas usul Sekretariat Negara (Setneg) terkait proses recalling ayat lima yang menjadi materi perubahan pasal 46 tidak disetujui dalam Panja terkait toll fee.

"Pasal 46 yang tersisa ayat 1 sampai 4, namun ayat tersebut sama dengan bunyi aslinya dan memang tidak ada perubahan. Sesuai teknis perancangan karena tidak ada perubahan maka tidak ditulis lagi dalam RUU cipta kerja, atau harus dikeluarkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Muhammadiyah mengkonfirmasi telah menerima naskah UU Ciptaker dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) setebal 1.187 halaman. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti membenarkan naskah yang diterima tersebut belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

"Naskah dalam bentuk soft copy, tidak ada tanda tangan," kata Mu'ti (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

DPR dan Pemerintah Berbeda Pandangan Terkait Honorer

👤Putra Ananda 🕔Senin 18 Januari 2021, 18:17 WIB
Komisi II DPR juga meminta agar pemerintah memberikan hak atas jaminan pensiun kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja...
MI/ANDRI WIDIYANTO

PP Muhammadiyah Desak Penuntasan Kasus Tewasnya Laskar FPI

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 18 Januari 2021, 17:20 WIB
Masih banyak hal yang belum jelas dalam pengungkapan kasus bentrok antara polisi dan laskar...
ANTARA

Bantah Terkait Suap, Anak Raja Dangdut: Kalau Belajar Kuda ke Saya

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 18 Januari 2021, 16:45 WIB
Rommy mengaku tidak mengetahui adanya dua kali surat panggilan dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya