Sabtu 16 Januari 2021, 01:40 WIB

33 RUU Berlanjut, Termasuk RUU Minol

Sri Utami | Politik dan Hukum
33 RUU Berlanjut, Termasuk RUU Minol

Mi/Susanto
Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya (tengah) didampingi Supratman Andi Agtas (kiri) dan Syamsuddin memimpin rapat.

 

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati 33 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Sejumlah RUU yang masuk daftar pembahasan seperti RUU Larangan Minumal Beralkohol (Minol) dan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama paling banyak memancing keberatan.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI pada Kamis (14/1) malam, Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra sempat menyampaikan penolakan terhadap kedua RUU.

“Hendaknya perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan sosialisasi yang lebih luas karena banyak kalangan yang mempertanyakan manfaat konkret dari kedua RUU tersebut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Mandenas.

Pada akhirnya, kedua RUU disepakati masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2021 dengan catatan-catatan. Selain itu, terdapat empat RUU yang semula diusulkan, namun diputuskan untuk dikeluarkan dari daftar, yakni RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila, dan RUU tentang Ketahanan Keluarga.

“Ini sudah disepakati bersama pemerintah. Ada satu RUU tambahan yang ditambahkan dalam Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2021 yaitu RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diusulkan pemerintah,” ujar Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, saat membacakan hasil rapat.

Anggota Baleg dari Fraksi NasDem Sulaeman L Hamzah sempat mengkritisi ditundanya pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan.

“Fraksi NasDem meminta pemerintah untuk mempergunakan waktu satu tahun ke depan ini untuk kembali membuka uji publik memberikan masukan dari berbagai kalangan sehingga hal-hal yang dinilai kontroversial, khususnya dalam RKUHP bisa diperbaiki yang kemudian dibahas kembali pada 2022,” tukasnya. (Sru/Ant/P-2)

Baca Juga

Antara

Moeldoko Diminta Mundur Agar Tak Membebani Jokowi

👤Ant 🕔Minggu 07 Maret 2021, 23:26 WIB
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi,"...
DOK DPR RI

Andi Akmal Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton di 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 07 Maret 2021, 22:36 WIB
Produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta...
DOK DPR RI

Setjen Target Capai WTP Berkualitas pada Pengelolaan Anggaran 2022

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 07 Maret 2021, 22:26 WIB
WTP yang telah diraih DPR RI sebanyak 12 kali, harus semakin berkualitas ke...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya