Kamis 26 November 2020, 14:55 WIB

Soal RUU P-KS, Aliansi Perempuan Masih Berharap pada DPR

Faustinus Nua | Humaniora
Soal RUU P-KS, Aliansi Perempuan Masih Berharap pada DPR

Antara
Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan melakukan Aksi Selasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

 

KOORDINATOR Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan pihaknya dan sejumlah aliansi perempuan masih menaruh harapan pada pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang melindungi hak-hak perempuan.

"Saya mau menyampaikan bahwa perempuan masih menaruh harapan pada Pemerintah dan DPR RI sekarang. Harapan bahwa negara bisa menunjukkan komitmen dan langkah nyata untuk menghapus dan mencegah kekerasan terhadap perempuan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (26/11).

Dia mengakui bahwa respons Pemerintah melalui sejumlah instansi terkait dan juga parlemen sangat lambat. Salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan (P-KS) yang sudah diusulkan sejak 2016, namun justru dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2020.

Belum lagi RUU lain yang juga melindungi hak-hak perempuan seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat.

"Sama ya dengan pembahasan RUU P-KS kemarin kenapa lambat sekali, pertama adalah sudut pandang yang digunakan dalam melihat kekerasan terhadap perempuan," imbuhnya.

Menurutnya, situasi Covid-19 ini semakin memperlihatkan urgensi produk kebijakan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu mereka meminta komitmen kuat dari para pembuat UU.

"Pembahasan Prolegnas ini penting, dan bertambah penting karena kita dalam momen bersama secara global untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," tutupnya.

Sebelumnya, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, Fraksi Nasdem siap menjadi pengusul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas prioritas 2021. Taufik mengatakan, selain menjadi usulan Fraksi Nasdem, ia menginginkan RUU P-KS menjadi usulan lintas fraksi. Ia mengaku, sudah melakukan komunikasi terhadap lintas fraksi agar dapat bersama-sama mendukung RUU P-KS. (H-2)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

Menko Airlangga Klaim Program 3T Berjalan Optimal

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 22 Januari 2021, 06:05 WIB
Menurut dia, optimalnya program 3T yang dijalankan pemerintah tecermin lewat data. Indonesia memiliki kasus covid-19 sebanyak 939 ribu...
Antara/Rony Muharrman

Asosiasi Rumah Sakit Dukung Vaksinasi Mandiri

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Jumat 22 Januari 2021, 02:40 WIB
Menurut Persi, program vaksinasi secara mandiri dapat membantu percepatan vaksinasi covid-19 di Tanah Air. Pemerintah juga harus...
MI/Andri Widiyanto

Pengusaha Ingin Vaksinasi Mandiri, Menkes Beri Tiga Syarat

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Jumat 22 Januari 2021, 00:30 WIB
Menkes Budi menekankan bahwa vaksinasi bersifat sosialis bukan individualis. Lalu, vaksin covid-19 harus diberikan secara merata untuk...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya