Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOORDINATOR Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan pihaknya dan sejumlah aliansi perempuan masih menaruh harapan pada pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang melindungi hak-hak perempuan.
"Saya mau menyampaikan bahwa perempuan masih menaruh harapan pada Pemerintah dan DPR RI sekarang. Harapan bahwa negara bisa menunjukkan komitmen dan langkah nyata untuk menghapus dan mencegah kekerasan terhadap perempuan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (26/11).
Dia mengakui bahwa respons Pemerintah melalui sejumlah instansi terkait dan juga parlemen sangat lambat. Salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan (P-KS) yang sudah diusulkan sejak 2016, namun justru dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Tahun 2020.
Belum lagi RUU lain yang juga melindungi hak-hak perempuan seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat.
"Sama ya dengan pembahasan RUU P-KS kemarin kenapa lambat sekali, pertama adalah sudut pandang yang digunakan dalam melihat kekerasan terhadap perempuan," imbuhnya.
Menurutnya, situasi Covid-19 ini semakin memperlihatkan urgensi produk kebijakan yang berpihak pada perempuan. Untuk itu mereka meminta komitmen kuat dari para pembuat UU.
"Pembahasan Prolegnas ini penting, dan bertambah penting karena kita dalam momen bersama secara global untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," tutupnya.
Sebelumnya, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, Fraksi Nasdem siap menjadi pengusul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas prioritas 2021. Taufik mengatakan, selain menjadi usulan Fraksi Nasdem, ia menginginkan RUU P-KS menjadi usulan lintas fraksi. Ia mengaku, sudah melakukan komunikasi terhadap lintas fraksi agar dapat bersama-sama mendukung RUU P-KS. (H-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved