Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
HINGGA kini Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menuturkan Baleg akan mengutamakan RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang belum sempat terbahas di tahun sebelumnya.
"Kita utamakan RUU yang belum dibahas di 2020. Itu yang akan dimasukkan kembali ke Prolegnas 2021," tutur Baidowi di Jakarta, Sabtu (28/11).
Ia menjelaskan, beberapa fraksi juga sepakat untuk tidak meneruskan beberapa RUU yang sudah disepakati untuk dilanjutkan kembali pembahasannya seperti RUU BI dan juga RUU Ketahanan Keluarga. "Demikian juga RKUHP dan Pemasyarakatan meskipun itu carry over tidak akan kita bawa ke 2021," ungkapnya.
Sebelumnya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan seluruh fraksi di DPR sepakat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. Hal tersebut sudah disepakati seluruh fraksi yang ada di DPR. RUU PKS merupakan usuluan inisiatif dari Komisi VIII DPR.
"Insya Allah pada Prolegnas Prioritas 2021, seluruh fraksi sudah sepakat menyerahkan pembahasan RUU PKS ini ke Baleg," jelasnya.
Pemerintah, DPR, dan DPD sebelumnya telah mengusulkan sebanyak 38 rancangan RUU akan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Sebanyak 26 dari 38 RUU tersebut merupakan rancangan regulasi yang diusulkan oleh DPR. (R-1)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved