Berdampak pada Perekonomian Warga, Pemkab Bandung Akselerasi KDMP

PEMERINTAH Kabupaten Bandung mengakselerasi pendirian koperasi desa/kelurahan masyarakat pedesaan (KDMP). Pasalnya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai telah berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Hal ini disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Rabu (28/1). Dia mengapresiasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Bandung yang dinilai berhasil mendirikan ratusan KDMP yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Bandung.

"Saya apresiasi Diskop UMKM fokus memfasilitasi lahirnya sebanyak 280 unit Koperasi Merah Putih di 270 desa dan 10 kelurahan di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung," katanya.

Baca juga : Pemkab Bandung Beri Penghargaan pada Penyumbang Pajak Besar

Dia bersyukur karena di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung, KDMP telah berdiri dan memulai menjalankan kegiatan usaha mereka.

Menurut Dadang, keberadaan Koperasi Merah Putih, menjadi tonggak penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah.

"Pak Prabowo itu melaksanakan gagasan ayahnya Pak Soemitro yang waktu itu Menko Ekuin yang ingin membangun koperasi sebagai tulang punggung untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di desa. Ini gagasan yang sangat luar biasa," katanya.

Baca juga : Masyarakat Desa Harus jadi Aktor Jalannya Pembangunan

Dia menilai, keberadaan KDMP telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemasaran produk lokal, dan pengelolaan sumber daya ekonomi desa.

"Alhamdulillah, sebanyak 280 koperasi KDMP telah resmi beroperasi. Sekarang tinggal bagaimana koperasi itu tumbuh dan  berkembang," tandasnya.

Dadang juga meminta Diskop UMKM memaksimalkan 31 orang tenaga pendamping untuk memberikan pendampingan teknis bagi KDMP agar operasional dan bisnis mereka terus berkembang ke depannya. Selain itu, ada tantangan yang dihadapi, karena sebagian besar koperasi tersebut belum memiliki kantor atau gerai permanen.

Oleh karena itu, Dadang meminta Diskop UMKM fokus untuk memfasilitasi pembangunan gerai KDMP.

"Sesuai instruksi Pak Presiden dan Menteri Koperasi, saya minta tahun 2026 ini seluruh koperasi KDMP harus memiliki gerai atau kantor sendiri yang layak. Bagi yang masih susah tanahnya, segera carikan solusinya karena pembangunannya akan dilakukan oleh pusat," kata Bupati.