Deklarasi Bandung 70 Tahun, Seruan Dunia untuk Tatanan Internasional yang Adil

TUJUH dekade setelah Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955, dunia kembali menoleh ke Bandung. Bukan hanya sebagai lokasi geografis, melainkan sebagai simbol perlawanan damai terhadap ketidakadilan global.

Hal ini merupakan pesan yang disampaikan masyarakat internasional dalam rangka memperingati 70 tahun KAA Bandung (1955–2025) melalui serangkaian pertemuan yang digelar di empat kota sekaligus, yakni Bandung, Surabaya, Blitar, dan Yogyakarta, pada 28 Oktober–5 November 2025. Acara ini dihadiri oleh akademisi, pengamat, dan aktivis perdamaian dari berbagai belahan dunia yang menegaskan solidaritas internasional dalam menghidupkan kembali semangat Bandung.

Di Bandung, rombongan delegasi mengunjungi Gedung Merdeka dan Gedung Indonesia Menggugat. Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara utama di seminar yang dihadiri oleh delegasi dari 30 negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Latin di area Makam Bung Karno, Blitar.

Para delegasi juga mengunjungi makam Bung Karno bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan pengamat pertahanan yang juga Guru Besar St. Petersburg State University Rusia Prof Connie Rahakundini Bakrie.

Terkait dengan perhelatan besar ini, salah seorang anggota panitia yang mewakili Megawati Institute, Angie Natesha Go, mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat terlibat dalam kegiatan sepenting ini.

"Alhamdulillah saya dan Prof. Connie Rahakundini mendapat kehormatan dari Pak Hasto (Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan) dan Megawati Institute serta pihak lainnya yang memiliki andil besar dalam kegiatan besar ini, untuk terlibat aktif dalam rangkaian acara sebagai panitia (Organizing Commitee dan narasumber)," katanya, Rabu (3/12).

Dia mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

"Konferensi ini bukan sekadar nostalgia. Di tengah perang berkepanjangan, krisis iklim, ketimpangan digital, dan fragmentasi geopolitik, para peserta menegaskan bahwa Sepuluh Prinsip Dasasila Bandung seperti penghormatan atas kedaulatan, non-intervensi, penolakan terhadap rasialisme, dan komitmen pada perdamaian, masih relevan sebagai kompas moral bagi tatanan internasional yang adil," kata anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PDIP tersebut.

Legislator yang akrab disapa Teh Angie ini melanjutkan, kini dunia nampak kehilangan keseimbangannya. Padahal, Presiden pertama RI Soekarno, pernah memimpikan terwujudnya perdamaian di setiap belahan dunia.

"Di tengah kekacauan inilah spirit Bandung menemukan relevansinya kembali. Spirit Bandung bukan warisan museum, tapi alat hidup untuk menghadapi dominasi sistemik di era modern," ujarnya.

Kebijakan publik

Angie juga menekankan bahwa nilai-nilai Bandung harus terus dihidupkan. Tidak hanya dalam diplomasi tingkat tinggi, tetapi juga dalam kebijakan publik sehari-hari.

"Ketika kita bicara solidaritas, itu berarti menolak ketimpangan, baik antarnegara maupun di dalam masyarakat sendiri. Bandung mengajarkan bahwa perdamaian lahir dari keadilan, bukan dari kekuasaan," tambahnya.

Puncak peringatan ini menghasilkan Deklarasi Bandung 70 Tahun, yang menegaskan Seruan Global untuk Keadilan, Perdamaian, dan Reformasi Tata Dunia. Deklarasi tersebut, lanjutnya, menjadi tanda bahwa semangat Bandung semakin penting di tengah berbagai krisis global saat ini.

Peserta konferensi juga menyatakan komitmen untuk membangun kekuatan intelektual dan sosial lintas negara demi mewujudkan masa depan global yang damai, setara, dan bebas dari dominasi. Mereka mendukung Kebangkitan Asia dan kekuatan baru dunia sebagai peluang nyata untuk mendorong kemakmuran global yang lebih adil.

Sebagai langkah konkret, tambah dia, Institut AFRASI (African-Asian and International Studies) akan didirikan di Burkina Faso sebagai pusat pelatihan bagi generasi muda Afrika dan kawasan Global Selatan lainnya yang terinspirasi langsung oleh nilai-nilai Bandung. "Konferensi juga mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang menghambat terwujudnya tatanan dunia yang adil," katanya.

Isu tersebut yakni meningkatnya interaksi Afrika–Asia yang belum didukung institusi dan pendanaan memadai; kolonialisme dan neokolonialisme dalam bentuk politik, ekonomi, militer, dan budaya; ketimpangan digital dan risiko ketergantungan pada teknologi serta kecerdasan buatan; serta krisis iklim, ketimpangan energi, dan urbanisasi tidak terkendali. Selain itu, kata dia, terdapat juga ketidaksetaraan gender dan minimnya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian; ketidakadilan ekonomi global akibat struktur keuangan internasional yang timpang; kelemahan struktur PBB yang tidak mencerminkan suara Global Majority; serta dominasi media arus utama oleh oligarki Barat.

"Hal lainnya juga yakni belum terselesaikannya isu Palestina sejak 1955, yang kini diperburuk oleh kekerasan dan genosida," kata Angie yang mengapresiasi peran Prof. Darwis Khudori (Dosen Oriental Studies di Universite Le Havre Normandie, Perancis) yang sejak 2005 menjadi penggagas dan koordinator forum Bandung Spirit.

Untuk menjawab tantangan tersebut, menurutnya konferensi mengusulkan 16 rekomendasi strategis. Rekomendasi strategis tersebut yakni:
1. Penguatan Kerja Sama Afrika–Asia
2. Pengembangan AFRASI menuju University of New Emerging Forces (UNEFO).
3. Pembentukan Bandung Spirit Watch untuk memantau praktik bisnis Asia–Afrika agar tidak mereproduksi kolonialisme.
4. Konsep “Bandung Constellation” sebagai jaringan solidaritas lintas negara.
5. Menggabungkan kekuatan NAM, BRICS+, dan SCO sebagai blok alternatif yang mempromosikan tatanan global adil.
6. Pemberantasan Kolonialisme dan Neokolonialisme dalam segala bentuknya.
7. Pembentukan badan pengawas global berdasarkan nilai keberagaman dan solidaritas.
8. Pengembangan teknologi dan AI yang setara dan berkeadilan.
9. Penutupan kesenjangan digital dan perluasan transfer teknologi.
10. Keadilan Iklim dan Kesejahteraan Global.
11. Kolaborasi internasional di bidang kesehatan publik, pangan, migrasi, dan mitigasi bencana.
12. Promosi HAM dan Kesetaraan Gender.
13. Mendorong partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan publik.
14. Reformasi Ekonomi Global.
15. Perdagangan adil, keadilan utang, dan penghentian struktur ekonomi eksploitatif.
16. Reformasi PBB agar lebih representatif dan demokratis.