Camat dan Puskesmas di Kuningan Diminta Aktif Pantau Program MBG

CAMAT dan puskesmas diminta aktif untuk melakukan deteksi dini atas potensi yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

“Camat dan kepala puskesmas harus aktif melakukan deteksi dini atas potensi masalah di lapangan, sekaligus menjaga komunikasi erat dengan SPPG dan dapur MBG,” tutur Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, Rabu (24/9).

Dengan begitu, setiap kendala bisa segera diatasi sebelum menjadi masalah besar. 

Baca juga : Dugaan Keracunan MBG, Polres Garut Catat 649 Pelajar Berisiko dan 150 Lainnya Bergejala

Dijelaskan Dian, Pemkab Kuningan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembentukan satgas tersebut dilakukan untuk menyukseskan program prioritas nasional MBG yang mulai dilaksanakan tahun ini. Menurut Dian, program ini merupakan investasi besar dalam membangun generasi emas Indonesia. 

“MBG lahir dari semangat pemerintah untuk membangun generasi unggul yang menjadi tulang punggung bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Target kita jelas: pelaksanaan di Kuningan harus tepat sasaran, lancar, dan tanpa kendala berarti,” tutur Dian. 

Namun, Dian pun menyoroti berbagai persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini. Seperti potensi keracunan, menu makan yang asal-asalan, hingga sanitasi dapur yang tidak sehat. Di sinilah peran penting camat dan kepala puskesmas diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang bisa timbul dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Kuningan. 

Baca juga : Terjadi Lagi, Ratusan Siswa SMK di Cipongkor Diduga Keracunan MBG

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kuningan, Wahyu Hidayah, yang juga ditunjuk sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Kuningan, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut Surat Edaran Mendagri. 

Namun, Wahyu menyadari bahwa implementasi MBG di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari distribusi, kualitas menu, standar dapur, hingga pengawasan. 

“Selama ini laporan permasalahan langsung disampaikan ke pusat, padahal ketika ada kendala yang terkena dampaknya pertama kali justru pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami merasa perlu membentuk Satgas untuk memperkuat koordinasi, memastikan percepatan, sekaligus memberikan solusi cepat jika ada masalah di lapangan,” jelasnya.

Wahyu menambahkan, Satgas MBG Kuningan dibentuk dengan konsep lebih komprehensif dan terstruktur dibandingkan daerah lain.

Pembagian tugas dilakukan jelas ke dalam beberapa bidang, mulai dari teknis, koordinasi lintas sektor, pengawasan, hingga pelaporan.

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial menjadi leading sector teknis. Inspektorat mengawal aspek monitoring dan evaluasi. Sementara camat dan kepala puskesmas didorong aktif melakukan deteksi dini potensi masalah serta menjaga komunikasi intensif dengan SPPG dan dapur MBG.

“Dengan format ini, kami ingin memastikan penyelenggaraan MBG di Kabupaten Kuningan berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan berkesinambungan. Kami tidak ingin ada kasus keracunan, menu yang tidak bergizi, maupun pengelolaan sampah yang asal-asalan. Anak-anak peserta MBG adalah generasi penerus, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjamin mereka memperoleh makanan sehat, aman, dan bergizi setiap hari,” ungkap Wahyu. (UL/E-4)