Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan skema penyaluran bantuan bagi warga yang rumahnya rusak terdampak bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di wilayah itu, rumah rusak terdampak bencana mencapai ribuan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan hasil pendataan terbaru per Minggu (8/12), di Kabupaten Sukabumi terdata sementara 1.260 rumah yang rusak akibat bencana. Rinciannya, 428 rumah kondisinya rusak berat, 230 rumah rusak sedang, dan 602 rumah rusak ringan.
"Ini datanya terus bergerak. Berkurang enggak mungkin, tapi kalau bertambah iya," kata Suharyanto kepada wartawan seusai rapat koordinasi percepatan penanganan pascabencana di Pendopo Kabupaten Sukabumi di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, Minggu (8/12).
Pemerintah pusat melalui BNPB akan memberikan bantuan stimulan bagi rumah yang kondisinya rusak terdampak bencana. Bagi rumah rusak sedang nilai bantuan stimulannya sebesar Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta.
"Yang rusak sedang dan rusak ringan berarti tidak harus relokasi," jelas dia.
Namun, ada berbagai tahapan atau mekanisme yang perlu ditempuh. Nanti akan dibentuk tim teknis gabungan yang bertugas memverifikasi layak atau tidaknya mendapatkan bantuan stimulan.
"Jadi, nanti setelah datanya lengkap, untuk rumah rusak ringan dan sedang diverifikasi sesuai kriteria berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Kementerian PU dan Kementerian PKP. Kalau hasil verifikasi tim teknis gabungan masuk kriteria, maka untuk rumah rusak sedang akan mendapatkan bantuan stimulan sebesar Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta," bebernya.
Sementara bagi yang tak masuk kriteria, lanjut Suharyanto, tetap akan mendapatkan bantuan dalam bentuk material. Rumah yang tak masuk kriteria menerima bantuan stimulan misalnya yang terendam banjir, genteng jatuh atau kaca jendela yang pecah.
"Kondisi rumah seperti ini tidak tidak masuk kriteria rusak ringan. Nanti yang ini akan dibantu bahan meterial dari BNPB ataupun dari Pemprov Jabar dan Pemkab Sukabumi. Karena itu, masyarakat tak perlu khawatir," ungkapnya.
Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, ada dua mekanisme bantuannya. Pertama relokasi mandiri ataupun relokasi terpusat dan kedua tidak direlokasi atau tetap memilih tinggal di lokasi semula.
"Untuk warga yang nanti direlokasi baik mandiri atau terpusat serta yang tetap tinggal di tempatnya semula, ini masih dalam tahap pendataan. Tentu ini memerlukan waktu, tapi kita laksanakan terus menerus," imbuh dia.
BNPB sudah membentuk posko terpadu untuk memantau perkembangan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, BNPB pun sudah membentuk organisasi pendampingan kepada pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah baik Kabupaten Sukabumi maupun Kabupaten Cianjur sudah membentuk organisasi penanganan bencana. Masing-masing dipimpin Bupati Sukabumi dan Bupati Cianjur. Wakilnya yaitu Pak Dandim dan Pak Kapolres," ucapnya.
BNPB pun sudah meminta bantuan kepada Panglima TNI, Kepala Staf TNI-AD, maupun Panglima Kodam III/Siliwangi mengendalikan langkah-langkah penanggulangan bencana di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Saat ini sudah dikerahkan sebanyak 150 personel TNI yang setiap hari membantu penanganan pascabencana seperti pendataan, penyaluran logistik, dan pembersihan puing-puing.
"Kami optimistis, berbagai langkah yang dilakukan pada penanggulangan bencana di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya.
Gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang dengan magnitudo 1,8 terjadi pada Kamis (14/8), pada pukul 16.13 WIB.
Saat ini terdapat sekitar 500 kilometer jalan kabupaten yang rusak. Seluruh jalan rusak di 31 kecamatan itu ditargetkan akan rampung dan mulus diperbaiki dalam tiga tahun ke depan
KAI Cirebon telah menyiapkan sebanyak 2.560 tiket tambahan jelang libur panjang akhir pekan.
Dalam penangkapan itu, polisi menyita 125 batang pohon ganja dan 23,26 gram daun ganja kering siap konsumsi.
Rapat itu menjadi momentum penegasan dukungan Kota Bandung terhadap kemerdekaan Palestina
Modus operandinya, para tersangka mengganjal mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi.
KABUPATEN Sukabumi, Jawa Barat, menerapkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Layanan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2025 di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan paralel ke daerah lainnya di pulau Jawa dan semua kota serta kabupaten di Indonesia
Artinya, lahan tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang pasti dan statusnya masih kosong dalam peta kawasan hutan.
Desa Cisande merupakan salah satu desa binaan Rumah Zakat yang telah mengalami transformasi signifikan melalui program Desa Berdaya
Bendera raksasa 800 meter persegi itu bukan sekadar kain, melainkan simbol perjuangan, keberanian, dan cinta Tanah Air yang terus menyala.
UMKM berperan sangat penting dalam menjaga perekonomian nasional
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pelaksanaan gebyar dipusatkan di Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kamis (14/8). Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mencanangkan gerakan itu.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater.
Bendera berukuran 12 x 8 meter itu sukses dikibarkan pada ketinggian 200 meter oleh Paskibra dibantu 10 tim komunitas dan organisasi pecinta alam
Kegiatan GPM merupakan tindak lanjut program nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, serta mendukung ketahanan pangan di tengah masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved