Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Cikalongwetan menemukan tiga dari dari 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat terpilih pada Pemilu 2024 memakai joki saat menjalani medical check up (MCU) sebagai persyaratan sebelum pelaksanaan pelantikan.
Direktur RSUD Cikalongwetan, Wishnu Pramulo mengatakan, pelaksanaan
pemeriksaan MCU telah berlangsung sekitar sepekan lalu. Temuan joki anggota DPRD ini diketahui setelah tim medis melihat perbedaan foto KTP dan wajah orang yang dites.
"Kita khawatir ada masalah di kemudian hari. Pihak rumah sakit berkoordinasi dengan pengurus partai untuk klarifikasi. Akhirnya 3 dewan bersangkutan datang langsung untuk MCU ulang," kata Wishnu, Kamis (11/7).
Baca juga : Anggota Terpilih DPRD Bandung Barat masih Diisi Wajah Lama
Dari hasil pemeriksaan MCU terhadap ketiga orang calon anggota DPRD
tersebut, ia menyatakan, mereka dinyatakan lolos. "Kita minta datang lagi untuk periksa MCU dari awal. Sekarang sudah clear semua," ujarnya.
Koordinator Humas RSUD Cikalongwetan, Suherlan menjelaskan, kasus joki MCU anggota DPRD ini dilakukan oleh tim suksesnya. Mereka ketahuan saat cek fisik dengan dokter di RSUD Cikalongwetan.
"Saat pemeriksaan identitas oleh dokter terdapat kejanggalan karena foto di KTP tidak sesuai dengan wajah asli. Jokinya juga kelihatan seperti bingung," tuturnya.
Baca juga : Perkuat Agensi perempuan, Ciptakan Iklim Ekosistem Perangi Korupsi
Tak hanya itu, lanjut dia, joki tersebut juga menolak menandatangani berita acara pernyataan dan segera meninggalkan tempat. Merasa ada yang tidak beres, pihaknya segera menghubungi koordinator partai.
Lalu terungkap oleh koordinator partai yang menyebutkan bahwa anggota DPRD yang bersangkutan sedang berhalangan hadir dan ada keperluan lain di luar. MCU penting dan wajib dihadiri oleh semua calon anggota
DPRD terpilih.
"Administrasi MCU terdiri dari tiga bagian, cek fisik, tes urine, tes
rohani, jasmani, dan wawancara. Oknum anggota DPRD KBB yang memakai joki harus bayar administrasi kembali, pihak yang bersangkutan memahami dan melakukan pembayaran serta MCU ulang," ungkapnya.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Bantuan beras diberikan pada periode Juni dan Juli 2025. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi sebanyak 20 kilogram beras.
Ekspedisi ini dimulai pada Selasa (5/8) pagi dan direncanakan berlangsung hingga Jumat (9/8).
Kecelakaan antara truk boks dengan sepeda motor itu menewaskan pelajar berusia 15 tahun dan melukai pengendara motornya.
Pemasangan pot bunga dilakukan di sepanjang Jalan KHZ Mustofa, Jalan Dokter Soekardjo dan depan Masjid Agung.
Petani memang untung, tapi tidak untung banyak karena serangan OPT
. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan rangkaian Piala by.U 2025 kepada lingkungan sekolah.
Ada tiga hal yang harus dilakukan pengelola BPRS, yakni memperbaiki tata kelola, melaksanakan manajemen risiko dan melakukan digitalisasi.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved